31.4 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

Sudah Tiga Kali Pengesahan KUA PPAS-KUPA PPAS Gagal

BANGIL, Radar Bromo – Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan sama-sama bersikukuh. Hingga sidang paripurna ketiga Senin (15/8), pengesahan dua dokumen anggaran masih gagal. Ada kemungkinan dewan ditinggal.

Dua dokumen anggaran itu ialah KUA PPAS 2023 yang dibutuhkan untuk pembahasan RAPBD 2023. Selain itu, KUPA PPAS Perubahan 2022 yang diperlukan untuk pembahasan APBD 2022 Perubahan. Seharusnya, keduanya sudah disahkan dalam sidang paripurna DPRD. Namun, tiga kali paripuna tetap saja tidak berhasil menemukan titik temu antara legislatif dan eksekutif.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mereaksi beragam kegagalan tersebut. Ada yang kecewa. Ada pula yang enggan menanggapi. Bahkan, ada yang menganggapnya enteng-enteng saja.

Gara-gara Pokir Dewan “Hilang” dalam APBD, Rapat KUA PPAS Ditunda

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Arifin, misalnya. Dia menilai molornya pengesahan dua dokumen tersebut wajar selama tidak lebih dari akhir tahun anggaran. Yakni, sampai Desember 2022.

”Kalaupun ada penundaan karena belum sinkron ya tidak masalah. Kan penyusunan APBD 2023 mengacu pada tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya singkat.

BANGIL, Radar Bromo – Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan sama-sama bersikukuh. Hingga sidang paripurna ketiga Senin (15/8), pengesahan dua dokumen anggaran masih gagal. Ada kemungkinan dewan ditinggal.

Dua dokumen anggaran itu ialah KUA PPAS 2023 yang dibutuhkan untuk pembahasan RAPBD 2023. Selain itu, KUPA PPAS Perubahan 2022 yang diperlukan untuk pembahasan APBD 2022 Perubahan. Seharusnya, keduanya sudah disahkan dalam sidang paripurna DPRD. Namun, tiga kali paripuna tetap saja tidak berhasil menemukan titik temu antara legislatif dan eksekutif.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mereaksi beragam kegagalan tersebut. Ada yang kecewa. Ada pula yang enggan menanggapi. Bahkan, ada yang menganggapnya enteng-enteng saja.

Gara-gara Pokir Dewan “Hilang” dalam APBD, Rapat KUA PPAS Ditunda

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Arifin, misalnya. Dia menilai molornya pengesahan dua dokumen tersebut wajar selama tidak lebih dari akhir tahun anggaran. Yakni, sampai Desember 2022.

”Kalaupun ada penundaan karena belum sinkron ya tidak masalah. Kan penyusunan APBD 2023 mengacu pada tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya singkat.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/