BANGIL, Radar Bromo – Rencana Pemkab Pasuruan untuk meningkatkan hutan kota serta sarana dan prasarananya tidak akan terealisasi pada 2022 ini. Alasannya, tidak ada anggaran.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan Heru Ferianto mengatakan, Hutan Kota Kalirejo dan Hutan Kota Pogar memang membutuhkan perbaikan. Banyak infrastruktur yang sudah rusak di dalamnya. Misalnya, jalan di dalam Hutan Kota Kalirejo.
Perlu pengurukan agar tidak tergenang air. Penyediaan green house ataupun aviary mini dibutuhkan untuk mempercantik area hutan kota. Sayangnya, rencana itu terganjal anggaran.
”Tidak ada perbaikan ataupun penambahan infrastruktur untuk dua hutan kota di Bangil. Di APBD Perubahan belum tersedia anggaran,” ungkap Heru melalui Subkoordinator Pemeliharaan Taman DLH Kabupaten Pasuruan Mukhsin.
Menurut dia, perlu setidaknya dana ratusan juta rupiah untuk meningkatan infrastruktur hutan kota. DLH pernah mengajukan anggaran ke Provinsi Jatim dan pemerintah pusat. Namun, pengajuan tidak dikabulkan.
”Jadi, untuk tahun ini memang belum ada rehab yang bisa dilakukan,” ujar Mukhsin. (one/far)
BANGIL, Radar Bromo – Rencana Pemkab Pasuruan untuk meningkatkan hutan kota serta sarana dan prasarananya tidak akan terealisasi pada 2022 ini. Alasannya, tidak ada anggaran.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan Heru Ferianto mengatakan, Hutan Kota Kalirejo dan Hutan Kota Pogar memang membutuhkan perbaikan. Banyak infrastruktur yang sudah rusak di dalamnya. Misalnya, jalan di dalam Hutan Kota Kalirejo.
Perlu pengurukan agar tidak tergenang air. Penyediaan green house ataupun aviary mini dibutuhkan untuk mempercantik area hutan kota. Sayangnya, rencana itu terganjal anggaran.
”Tidak ada perbaikan ataupun penambahan infrastruktur untuk dua hutan kota di Bangil. Di APBD Perubahan belum tersedia anggaran,” ungkap Heru melalui Subkoordinator Pemeliharaan Taman DLH Kabupaten Pasuruan Mukhsin.
Menurut dia, perlu setidaknya dana ratusan juta rupiah untuk meningkatan infrastruktur hutan kota. DLH pernah mengajukan anggaran ke Provinsi Jatim dan pemerintah pusat. Namun, pengajuan tidak dikabulkan.
”Jadi, untuk tahun ini memang belum ada rehab yang bisa dilakukan,” ujar Mukhsin. (one/far)
