BANGIL, Radar Bromo – Semakin banyak rumah warga di Kabupaten Pasuruan yang tidak layak huni. Sejumlah faktor menjadi penyebab. Salah satunya, munculnya keluarga baru yang tidak mampu membangun hunian secara layak. Pemkab Pasuruan juga terkendala dana.
”Ketersediaan anggaran daerah yang terbatas. Sulit untuk membenahi sekaligus,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Shobih Asrori.
Menurut Gus Shobih, sapaan Shobih Asrori, pemerintah memang memiliki tanggungan membenahi rumah-rumah warga yang tak layak huni. Ada 15 ribuan unit yang belum diperbaiki. Padahal, jumlah yang sudah ditangani sebenarnya cukup tinggi. Mencapai ribuan lebih.
Dia memandang perlunya dukungan semua pihak agar perbaikan rumah tidak layak huni itu semakin banyak. Sehingga, semakin banyak warga yang memiliki hunian memadai.
”Memang tidak bisa semuanya dilakukan pemerintah daerah. Perlu dukungan semua pihak. Perusahaan melalui CSR-nya misalnya,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Aripin, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Dia menilai tugas pemerintah daerah masih berat. Sebab, rumah yang belum diperbaiki juga semakin banyak. ”Ini harus ditangani dan mendapat dukungan semua pihak,” sambungnya.
BANGIL, Radar Bromo – Semakin banyak rumah warga di Kabupaten Pasuruan yang tidak layak huni. Sejumlah faktor menjadi penyebab. Salah satunya, munculnya keluarga baru yang tidak mampu membangun hunian secara layak. Pemkab Pasuruan juga terkendala dana.
”Ketersediaan anggaran daerah yang terbatas. Sulit untuk membenahi sekaligus,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Shobih Asrori.
Menurut Gus Shobih, sapaan Shobih Asrori, pemerintah memang memiliki tanggungan membenahi rumah-rumah warga yang tak layak huni. Ada 15 ribuan unit yang belum diperbaiki. Padahal, jumlah yang sudah ditangani sebenarnya cukup tinggi. Mencapai ribuan lebih.
Dia memandang perlunya dukungan semua pihak agar perbaikan rumah tidak layak huni itu semakin banyak. Sehingga, semakin banyak warga yang memiliki hunian memadai.
”Memang tidak bisa semuanya dilakukan pemerintah daerah. Perlu dukungan semua pihak. Perusahaan melalui CSR-nya misalnya,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Aripin, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Dia menilai tugas pemerintah daerah masih berat. Sebab, rumah yang belum diperbaiki juga semakin banyak. ”Ini harus ditangani dan mendapat dukungan semua pihak,” sambungnya.
