31.4 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

Masih Ada Pungutan LKS, DPRD-Dinas Pendidikan: Tidak Bisa Digeneralisasi

BANGIL, Radar Bromo –  Kalangan pemerhati pendidikan di Kabupaten Pasuruan menyoroti praktik penarikan biaya untuk pembelian LKS. Biaya LKS seharusnya bisa ditanggung dengan anggaran BOS. Namun, ternyata masih ada tarikan lagi terhadap wali murid.

Pemerhati pendidikan Udik Suharto mengaku banyak menerima aduan dari wali murid soal biaya pembelian lembar kerja siswa (LKS) itu. Mereka mengeluhkan adanya pungutan dengan dalih untuk beli buku LKS. Padahal, pembelian LKS seharusnya didanai bantuan operasional sekolah (BOS).

Hal tersebut diatur dalam Permendikbud dan Riset Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis BOS Tahun 2022 SD, SMP, SMA, dan SMK. Menurut petunjuk teknis tersebut, dana BOS bisa dipergunakan untuk pembiayaan pengadaan buku LKS. Hal tersebut termaktub dalam pasal 26.

”Kenyataannya, masih ada lembaga yang menarik siswa untuk membayar LKS. Ini kan melanggar Permendikbud,” kata mantan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebut.

Udik yang didampingi sejumlah aktivis Format (Forum Rembuk Masyarakat Timur) menambahkan, persoalan lembaga pendidikan tidak hanya tarikan soal LKS. Praktik lain yang juga dianggap meresahkan adalah pengadaan seragam. Sebab, ada kecenderungan, setiap tahun ajaran baru, ada penekanan pada wali murid untuk membeli seragam di sekolah. Seharusnya, hal itu tidak diberlakukan karena membebani wali murid.

”Khususnya seragam nasional. Seharusnya, tidak perlu dikoordinasi oleh sekolah. Biarkan wali murid membeli seragam sendiri di luar. Kan juga pemberdayaan UMKM,” tambahnya.

Karena itulah, Udik berharap agar ada sanksi tegas bila masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. ”Selama ini kan tidak ada tindakan tegas. Sehingga masih ada saja sekolah yang nekat melakukannya,” ulasnya.

BANGIL, Radar Bromo –  Kalangan pemerhati pendidikan di Kabupaten Pasuruan menyoroti praktik penarikan biaya untuk pembelian LKS. Biaya LKS seharusnya bisa ditanggung dengan anggaran BOS. Namun, ternyata masih ada tarikan lagi terhadap wali murid.

Pemerhati pendidikan Udik Suharto mengaku banyak menerima aduan dari wali murid soal biaya pembelian lembar kerja siswa (LKS) itu. Mereka mengeluhkan adanya pungutan dengan dalih untuk beli buku LKS. Padahal, pembelian LKS seharusnya didanai bantuan operasional sekolah (BOS).

Hal tersebut diatur dalam Permendikbud dan Riset Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis BOS Tahun 2022 SD, SMP, SMA, dan SMK. Menurut petunjuk teknis tersebut, dana BOS bisa dipergunakan untuk pembiayaan pengadaan buku LKS. Hal tersebut termaktub dalam pasal 26.

”Kenyataannya, masih ada lembaga yang menarik siswa untuk membayar LKS. Ini kan melanggar Permendikbud,” kata mantan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebut.

Udik yang didampingi sejumlah aktivis Format (Forum Rembuk Masyarakat Timur) menambahkan, persoalan lembaga pendidikan tidak hanya tarikan soal LKS. Praktik lain yang juga dianggap meresahkan adalah pengadaan seragam. Sebab, ada kecenderungan, setiap tahun ajaran baru, ada penekanan pada wali murid untuk membeli seragam di sekolah. Seharusnya, hal itu tidak diberlakukan karena membebani wali murid.

”Khususnya seragam nasional. Seharusnya, tidak perlu dikoordinasi oleh sekolah. Biarkan wali murid membeli seragam sendiri di luar. Kan juga pemberdayaan UMKM,” tambahnya.

Karena itulah, Udik berharap agar ada sanksi tegas bila masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. ”Selama ini kan tidak ada tindakan tegas. Sehingga masih ada saja sekolah yang nekat melakukannya,” ulasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/