BANGIL, Radar Bromo – Transparansi anggaran merupakan keniscayaan dalam era digital. Para aktivis mendukung lontaran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan agar tidak ada program ”susupan” dalam APBD yang tidak sesuai dengan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pus@ka) Lujeng Sudarto menyatakan, gagasan untuk meningkatkan transparansi anggaran dengan system elektronik atau e-budgeting patut didukung. Sebab, e-budgeting mengedepankan keterbukaan dalam penyusunan anggaran. Transparansi itu akan meminimalkan adanya saling tuding antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan, pembahasan, maupun pengesahan anggaran.
”Tidak ada lagi saling tuduh. Siapa yang memangkas atau menyembunyikan anggaran,” tegas Lujeng.
Karena itulah, dia mendesak e-budgeting harus diterapkan dalam penerapan anggaran tahun ini juga. ”Jika ada yang menolak, jelas patut dicurigai. Jangan-jangan ada niat mengutil APBD di luar kepentingan priortas untuk masyarakat,” ungkapnya.
Secara terpisah, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Kabupaten Pasuruan Ayik Suhaya menyatakan, penerapan e-budgeting sangat penting untuk transparansi anggaran. Hal ini mencegah usulan ”susupan”, khususnya dari kalangan legislatif.
Menurut dia, sering sekali pembahasan anggaran justru terhambat oleh DPRD. Mereka sering memaksakan kehendak untuk memasukkan usulan program karena desakan konstituen.
Dengan sistem e-budgeting, tentu akan ada keterbukaan dan transparansi anggaran. Siapa yang bermain-main bisa mudah diketahui. ”Kami sangat mendukung transparansi dan keterbukaan. Tidak lagi ada main-main soal anggaran,” sambungnya.
BANGIL, Radar Bromo – Transparansi anggaran merupakan keniscayaan dalam era digital. Para aktivis mendukung lontaran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan agar tidak ada program ”susupan” dalam APBD yang tidak sesuai dengan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pus@ka) Lujeng Sudarto menyatakan, gagasan untuk meningkatkan transparansi anggaran dengan system elektronik atau e-budgeting patut didukung. Sebab, e-budgeting mengedepankan keterbukaan dalam penyusunan anggaran. Transparansi itu akan meminimalkan adanya saling tuding antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan, pembahasan, maupun pengesahan anggaran.
”Tidak ada lagi saling tuduh. Siapa yang memangkas atau menyembunyikan anggaran,” tegas Lujeng.
Karena itulah, dia mendesak e-budgeting harus diterapkan dalam penerapan anggaran tahun ini juga. ”Jika ada yang menolak, jelas patut dicurigai. Jangan-jangan ada niat mengutil APBD di luar kepentingan priortas untuk masyarakat,” ungkapnya.
Secara terpisah, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Kabupaten Pasuruan Ayik Suhaya menyatakan, penerapan e-budgeting sangat penting untuk transparansi anggaran. Hal ini mencegah usulan ”susupan”, khususnya dari kalangan legislatif.
Menurut dia, sering sekali pembahasan anggaran justru terhambat oleh DPRD. Mereka sering memaksakan kehendak untuk memasukkan usulan program karena desakan konstituen.
Dengan sistem e-budgeting, tentu akan ada keterbukaan dan transparansi anggaran. Siapa yang bermain-main bisa mudah diketahui. ”Kami sangat mendukung transparansi dan keterbukaan. Tidak lagi ada main-main soal anggaran,” sambungnya.
