24.4 C
Probolinggo
Sunday, November 27, 2022

Gara-gara Pokir Dewan “Hilang” dalam APBD, Rapat KUA PPAS Ditunda

BANGIL, Radar Bromo – Para legislator DPRD Kabupaten Pasuruan tidak yakin program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan bisa berjalan pada 2022. Padahal, pokir-pokir berupa hibah itu sudah disepakati dalam APBD 2022. Mereka menyatakan sulit menjelaskan kepada masyarakat jika program pokir itu mendadak dibatalkan.

”Banyak program yang semula masuk pokok-pokok pikiran legislatif ternyata hilang dalam pelaksanaan (APBD),” ungkap salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Senin (8/8).

Fakta itu, menurut sumber Jawa Pos Radar Bromo di legislatif, menjadi pengganjal rencana pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2022 dalam paripurna kemarin.

Antara eksekutif dan legislatif tidak menemukan kata sepakat untuk mengesahkan kedua dokumen tersebut. ”Kami rencanakan penjadwalan ulang paripurna untuk persetujuan KUA PPAS dan KUPA PPSP ini pekan depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan.

Menurut Dion, sapaan Sudiono, masih ada ketidaksinkronan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Beberapa anggaran program kegiatan belum disepakati. Masih perlu dilakukan pembahasan ulang. Hanya, Dion enggan membeberkan lebih detail apa saja ketidaksinkronan anggaran yang dimaksudkan itu.

Kepada Jawa Pos Radar Bromo, beberapa anggota DPRD mengungkapkan, ada tarik ulur anggaran untuk program-program dalam APBD 2022. Dia menyebutkan, banyak program yang semula masuk pokok-pokok pikiran legislatif, ternyata hilang begitu saja setelah APBD dilaksanakan.

Padahal, para legislator telah menyampaikan program-program pokir itu kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Misalnya, program hibah untuk perbaikan masjid dan rehab bangunan musala. Ternyata anggaran hibah itu lenyap. Tidak bisa dilaksanakan.

BANGIL, Radar Bromo – Para legislator DPRD Kabupaten Pasuruan tidak yakin program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan bisa berjalan pada 2022. Padahal, pokir-pokir berupa hibah itu sudah disepakati dalam APBD 2022. Mereka menyatakan sulit menjelaskan kepada masyarakat jika program pokir itu mendadak dibatalkan.

”Banyak program yang semula masuk pokok-pokok pikiran legislatif ternyata hilang dalam pelaksanaan (APBD),” ungkap salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Senin (8/8).

Fakta itu, menurut sumber Jawa Pos Radar Bromo di legislatif, menjadi pengganjal rencana pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2022 dalam paripurna kemarin.

Antara eksekutif dan legislatif tidak menemukan kata sepakat untuk mengesahkan kedua dokumen tersebut. ”Kami rencanakan penjadwalan ulang paripurna untuk persetujuan KUA PPAS dan KUPA PPSP ini pekan depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan.

Menurut Dion, sapaan Sudiono, masih ada ketidaksinkronan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Beberapa anggaran program kegiatan belum disepakati. Masih perlu dilakukan pembahasan ulang. Hanya, Dion enggan membeberkan lebih detail apa saja ketidaksinkronan anggaran yang dimaksudkan itu.

Kepada Jawa Pos Radar Bromo, beberapa anggota DPRD mengungkapkan, ada tarik ulur anggaran untuk program-program dalam APBD 2022. Dia menyebutkan, banyak program yang semula masuk pokok-pokok pikiran legislatif, ternyata hilang begitu saja setelah APBD dilaksanakan.

Padahal, para legislator telah menyampaikan program-program pokir itu kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Misalnya, program hibah untuk perbaikan masjid dan rehab bangunan musala. Ternyata anggaran hibah itu lenyap. Tidak bisa dilaksanakan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/