alexametrics
26.1 C
Probolinggo
Saturday, 28 May 2022

9.000 Lebih Warga Kota Probolinggo Belum Ter-Cover UHC

KANIGARAN, Radar Bromo – Dinas Kesehatan Kota Probolinggo memastikan, ada 9.000 lebih warga kota yang belum ter-cover dalam program Universal Health Coverage (UHC). Mereka belum ter-cover karena berbagai kendala.

“Sampai saat ini warga kota yang sudah ter-cover dalam Program UHC mencapai 95,85 persen dari total jumlah penduduk sebesar 238 ribu jiwa. Sementara yang belum ter-cover program UHC ada 9.000 lebih warga,” ujar drg Ninik Ira Wibawati, kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.

Mereka menurutnya, belum ter-cover program UHC karena berbagai kendala. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, data administrasi tidak jelas, maupun tunggakan membayar iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan yang ingin beralih ke program UHC.

“Untuk melunasi tunggakan peserta mandiri BPJS Kesehatan ini, juga belum ada solusi. Sebab, tidak ada cantolan hukum untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini,” jelasnya.

Ninik memastikan, masyarakat masih bisa terus mendaftar untuk menjadi peserta UHC tanpa batas waktu. Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan maupun di puskesmas.

“Pendaftaran di kantor Dinkes ramai. Dalam sehari bisa 100-200 orang yang mendaftar. Ada yang mengecek untuk memastikan sudah masuk atau belum. Yang sudah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) otomatis sudah masuk,” jelasnya.

Sampai tanggal 29 Oktober 2019, ada 2.267 berkas pendaftaran UHC yang masih dalam proses entry data di BPJS Kesehatan. Bagi warga yang belum ter-cover UHC dan memerlukan perawatan di RSUD dr Mohamad Saleh, menurut Ninik, bisa dirawat dengan menggunakan Anggaran Dinkes menggunakan SKTM.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto menegaskan, memang masih ada warga Kota Probolinggo yang belum ter-cover UHC karena berbagai kendala. Seperti tunggakan iuran BPJS Mandiri yang belum terselesaikan.

“Tidak membayar iuran BPJS Mandiri ini ada berbagai alasan. Ada yang memang kondisi ekonominya tidak bagus sehingga kesulitan membayar,” ujarnya.

Persoalan ini perlu dicarikan solusi agar mereka yang belum ter-cover ini tetap bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit. (put/hn)

KANIGARAN, Radar Bromo – Dinas Kesehatan Kota Probolinggo memastikan, ada 9.000 lebih warga kota yang belum ter-cover dalam program Universal Health Coverage (UHC). Mereka belum ter-cover karena berbagai kendala.

“Sampai saat ini warga kota yang sudah ter-cover dalam Program UHC mencapai 95,85 persen dari total jumlah penduduk sebesar 238 ribu jiwa. Sementara yang belum ter-cover program UHC ada 9.000 lebih warga,” ujar drg Ninik Ira Wibawati, kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.

Mereka menurutnya, belum ter-cover program UHC karena berbagai kendala. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, data administrasi tidak jelas, maupun tunggakan membayar iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan yang ingin beralih ke program UHC.

“Untuk melunasi tunggakan peserta mandiri BPJS Kesehatan ini, juga belum ada solusi. Sebab, tidak ada cantolan hukum untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini,” jelasnya.

Ninik memastikan, masyarakat masih bisa terus mendaftar untuk menjadi peserta UHC tanpa batas waktu. Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan maupun di puskesmas.

“Pendaftaran di kantor Dinkes ramai. Dalam sehari bisa 100-200 orang yang mendaftar. Ada yang mengecek untuk memastikan sudah masuk atau belum. Yang sudah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) otomatis sudah masuk,” jelasnya.

Sampai tanggal 29 Oktober 2019, ada 2.267 berkas pendaftaran UHC yang masih dalam proses entry data di BPJS Kesehatan. Bagi warga yang belum ter-cover UHC dan memerlukan perawatan di RSUD dr Mohamad Saleh, menurut Ninik, bisa dirawat dengan menggunakan Anggaran Dinkes menggunakan SKTM.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto menegaskan, memang masih ada warga Kota Probolinggo yang belum ter-cover UHC karena berbagai kendala. Seperti tunggakan iuran BPJS Mandiri yang belum terselesaikan.

“Tidak membayar iuran BPJS Mandiri ini ada berbagai alasan. Ada yang memang kondisi ekonominya tidak bagus sehingga kesulitan membayar,” ujarnya.

Persoalan ini perlu dicarikan solusi agar mereka yang belum ter-cover ini tetap bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/