alexametrics
29.4 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Rp 6,4 Miliar untuk Dua Mapolsek Anyar di Kota Probolinggo

KANIGARAN, Radar Bromo – Rencana pembangunan dua mapolsek baru di Kota Probolinggo mendapat perhatian DPRD Kota Probolinggo. Selasa (30/7), sejumlah anggota DPRD meninjau rencana pendirian mapolsek anyar itu. Masing-masing di Jalan Citarum, Kecamatan Kanigaran dan Jalan Serayu, Kecamatan Kedopok.

Dari kunjungan itu, mereka mendapati lahan yang sejatinya sudah dihibahkan ke Polri masih digarap warga. Karenanya, para wakil rakyat itu meminta hal itu segera dihentikan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Azis mengatakan, sesuai harapan warga, pihaknya tidak ragu untuk merekomendasikan terwujudnya dua mapolsek baru. “Hanya tadi ada beberapa persoalan. Bagi warga yang menggarap sawah itu diminta segera dihentikan. Karena pada 2020 akan segera dibangun mapolsek,” ujarnya.

Menurutnya, pada 2017 lalu, Pemkot telah menghibahkan tanah seluas 750 meter persegi di masing-masing lokasi yang rencananya akan dibangun mapolsek. Tahun ini pemerintah juga akan menghibahkan bangunannya. Setelah diverifikasi dan dikaji, anggarannya dipatok sekitar Rp 6,4 miliar untuk dua mapolsek.

Anggaran itu diambilkan dari APBD. “Ini semuanya hibah. Bahkan, tanahnya sudah bersertifikat dan sudah atas nama Polri. Untuk pembangunanya, saat ini sedang dikaji. Namun, sudah dipatok pagunya Rp 6,4 miliar untuk dua mapolsek,” jelas Azis.

Dengan demikian, Polri akan mendapatkan hibah tanah beserta bangunannya. Ketika selesai dibangun, Korps Bhayangkara itu tinggal menempatinya. “Dari Polri, tambahan saja untuk mebeler. Misalnya komputer, meja, kipas, atau AC dan lainnya,” ujar politisi PKB ini.

Menyikapi masih ada warga yang menanami sawah yang telah dihibahkan, Kabid Aset BPPKA Pemkot Probolinggo Abdi Fordausi mengatakan, jauh sebelumnya, pihaknya telah memberitahu penyewa lahan tersebut. Namun, ternyata masih digarap. Karenanya, pihaknya akan melihat berkas detailnya dulu.

“Nanti kami cek dulu. Jika dia sudah membayar, akam kami hitung per Januari hingga saat ini. Begitu pula jika belum membayar, uang sewanya akan dihitung sampai dengan bulan tersebut. Lebih lagi, kasihan mereka sudah keluar modal untuk mengolah tanah. Jadi, usulan dari Dewan, dibiarkan dulu mengingat saat ini belum ada aktivitas pembangunan,” ujarnya. (rpd/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo – Rencana pembangunan dua mapolsek baru di Kota Probolinggo mendapat perhatian DPRD Kota Probolinggo. Selasa (30/7), sejumlah anggota DPRD meninjau rencana pendirian mapolsek anyar itu. Masing-masing di Jalan Citarum, Kecamatan Kanigaran dan Jalan Serayu, Kecamatan Kedopok.

Dari kunjungan itu, mereka mendapati lahan yang sejatinya sudah dihibahkan ke Polri masih digarap warga. Karenanya, para wakil rakyat itu meminta hal itu segera dihentikan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Azis mengatakan, sesuai harapan warga, pihaknya tidak ragu untuk merekomendasikan terwujudnya dua mapolsek baru. “Hanya tadi ada beberapa persoalan. Bagi warga yang menggarap sawah itu diminta segera dihentikan. Karena pada 2020 akan segera dibangun mapolsek,” ujarnya.

Menurutnya, pada 2017 lalu, Pemkot telah menghibahkan tanah seluas 750 meter persegi di masing-masing lokasi yang rencananya akan dibangun mapolsek. Tahun ini pemerintah juga akan menghibahkan bangunannya. Setelah diverifikasi dan dikaji, anggarannya dipatok sekitar Rp 6,4 miliar untuk dua mapolsek.

Anggaran itu diambilkan dari APBD. “Ini semuanya hibah. Bahkan, tanahnya sudah bersertifikat dan sudah atas nama Polri. Untuk pembangunanya, saat ini sedang dikaji. Namun, sudah dipatok pagunya Rp 6,4 miliar untuk dua mapolsek,” jelas Azis.

Dengan demikian, Polri akan mendapatkan hibah tanah beserta bangunannya. Ketika selesai dibangun, Korps Bhayangkara itu tinggal menempatinya. “Dari Polri, tambahan saja untuk mebeler. Misalnya komputer, meja, kipas, atau AC dan lainnya,” ujar politisi PKB ini.

Menyikapi masih ada warga yang menanami sawah yang telah dihibahkan, Kabid Aset BPPKA Pemkot Probolinggo Abdi Fordausi mengatakan, jauh sebelumnya, pihaknya telah memberitahu penyewa lahan tersebut. Namun, ternyata masih digarap. Karenanya, pihaknya akan melihat berkas detailnya dulu.

“Nanti kami cek dulu. Jika dia sudah membayar, akam kami hitung per Januari hingga saat ini. Begitu pula jika belum membayar, uang sewanya akan dihitung sampai dengan bulan tersebut. Lebih lagi, kasihan mereka sudah keluar modal untuk mengolah tanah. Jadi, usulan dari Dewan, dibiarkan dulu mengingat saat ini belum ada aktivitas pembangunan,” ujarnya. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/