alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Selama 2 Bulan, Bawaslu Kab Probolinggo Temukan Ratusan Pelanggaran APK-BK

KRAKSAAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo kurun waktu dua bulan sudah mengamankan sedikitnya 346 alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang melanggar. Ratusan APK dan BK itu diamankan hampir disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo pelanggaran itu merata. Seperti di Kecamatan Bantaran petugas mengamankan sekitar 23 BK, Kecamatan Banyuanyar sekitar 5 APK dan 2 BK, Kecamatan Besuk 7 APK, Kecamatan Dringu 7 APK dan 2 BK serta juga satu bendera, Kecanatan Gading 8 APK, Kecamatan Dening 18 APK, Kecamatan Kotaanyar 5 APK, Kecamatan Kraksaan 11 APK dan 1 BK, Kecamatan Krejengan 10 APK dan 34 BK, Kecamatan Leces 3 APK dan 7 BK dan Kecamatan Krucil sekitar 8 APK.

Selanjutnya di Kecamatan Kuripan petugas berhasil mengamankan 13 APK dan 37 BK, Kecamatan Lumbang 7 APK, Kecamatan Maron 4 APK dan 2 BK, Kecamatan Paiton 5 APK dan 7 BK, Kecamatan Sukapura 1 APK, Kecamatan Sumber 2 BK, Kecamatan Sumberasih 30 APK, Kecamatan Tegalsiwalan 14 BK, Kecamatan Tiris 1 APK dan 8 BK, Kecamatan Tongas 5 APK dan terakhir Kecamatan Wonomerto 5 APK.

Fathul Qorib, Ketua Bawaslu kabupaten setempat menjelaskan, pihaknya menertibkan APK, BK dan bendera karena melanggar peraturan bupati. Karenanya pihaknya melakukan pengamanan terhadap APK ataupun BK yang melanggar itu.

“Pelanggarannya yakni Perbup Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelengaraan Reklame,” katanya.

Pria yang akrab disapa Qorib itu mencontohkan, pelanggaran yang jamak terjadi berupa pemasangan APK atau BK yang dipaku di pohon. Hal itu tidak diperkenankan dalam Perbup Nomor 2/2017 itu. Selain itu, juga pemasangan yang diikat pada tiang telepon maupun tiang listrik.

“Semuanya diatur dalam Perbup. Karena itu kami akan terus melakukan pengawasan dan penertiban jika ada yang masih terus melanggar perbup,” terangnya.

Pada 5 Januari lalu, Bawaslu telah mengirimkan surat imbauan kepada semua caleg. Hal itu dilakukan guna menghindarkan pelanggaran serupa. Namun, masih ada saja pihak-pihak yang melanjutkan hal itu. “Isinya adalah metode kampanye berikut ketentuannya, untuk mengurangi pelanggaran kampanye pemilu. Maka mohon dicermati kembali surat imbauan kami tersebut,” tuturnya. (sid/fun)

KRAKSAAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo kurun waktu dua bulan sudah mengamankan sedikitnya 346 alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang melanggar. Ratusan APK dan BK itu diamankan hampir disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo pelanggaran itu merata. Seperti di Kecamatan Bantaran petugas mengamankan sekitar 23 BK, Kecamatan Banyuanyar sekitar 5 APK dan 2 BK, Kecamatan Besuk 7 APK, Kecamatan Dringu 7 APK dan 2 BK serta juga satu bendera, Kecanatan Gading 8 APK, Kecamatan Dening 18 APK, Kecamatan Kotaanyar 5 APK, Kecamatan Kraksaan 11 APK dan 1 BK, Kecamatan Krejengan 10 APK dan 34 BK, Kecamatan Leces 3 APK dan 7 BK dan Kecamatan Krucil sekitar 8 APK.

Selanjutnya di Kecamatan Kuripan petugas berhasil mengamankan 13 APK dan 37 BK, Kecamatan Lumbang 7 APK, Kecamatan Maron 4 APK dan 2 BK, Kecamatan Paiton 5 APK dan 7 BK, Kecamatan Sukapura 1 APK, Kecamatan Sumber 2 BK, Kecamatan Sumberasih 30 APK, Kecamatan Tegalsiwalan 14 BK, Kecamatan Tiris 1 APK dan 8 BK, Kecamatan Tongas 5 APK dan terakhir Kecamatan Wonomerto 5 APK.

Fathul Qorib, Ketua Bawaslu kabupaten setempat menjelaskan, pihaknya menertibkan APK, BK dan bendera karena melanggar peraturan bupati. Karenanya pihaknya melakukan pengamanan terhadap APK ataupun BK yang melanggar itu.

“Pelanggarannya yakni Perbup Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelengaraan Reklame,” katanya.

Pria yang akrab disapa Qorib itu mencontohkan, pelanggaran yang jamak terjadi berupa pemasangan APK atau BK yang dipaku di pohon. Hal itu tidak diperkenankan dalam Perbup Nomor 2/2017 itu. Selain itu, juga pemasangan yang diikat pada tiang telepon maupun tiang listrik.

“Semuanya diatur dalam Perbup. Karena itu kami akan terus melakukan pengawasan dan penertiban jika ada yang masih terus melanggar perbup,” terangnya.

Pada 5 Januari lalu, Bawaslu telah mengirimkan surat imbauan kepada semua caleg. Hal itu dilakukan guna menghindarkan pelanggaran serupa. Namun, masih ada saja pihak-pihak yang melanjutkan hal itu. “Isinya adalah metode kampanye berikut ketentuannya, untuk mengurangi pelanggaran kampanye pemilu. Maka mohon dicermati kembali surat imbauan kami tersebut,” tuturnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/