Gandeng Dai untuk Atasi Persoalan Sanitasi Buruk di Desa

BANGIL – Banyaknya masyarakat yang masih buang air besar sembarangang, bukan semata-mata karena minimnya sanitasi. Karena adanya faktor perilaku dan kebiasaan buang air besar di sungai dan tempat-tempat lain yang tak seharusnya itulah, yang menjadi faktor dominan.

Dampaknya, upaya untuk mewujudkan kawasan Open Defecation Free (ODF) sulit direalisasikan. Hal inilah yang setidaknya menjadi pandangan Forum Kabupaten Pasuruan Sehat (FKPS).

Menurut Wakil Ketua FKPS Wiwik Winarningsih, Pemkab menargetkan 50 persen desa dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan bebas buang air sembarangan atau bisa menyandang ODF. Target tersebut diupayakan bisa terlaksana tahun 2018 ini. Kenyataannya, tidak demikian. Karena baru 18 persen desa di Kabupaten Pasuruan yang mampu menyandang ODF.

Faktor ketersediaan jamban memang berpengaruh. Dari total 440 ribu KK yang ada di Kabupaten Pasuruan, baru 330.746 KK yang memiliki akses jamban sehat. Sisanya sebanyak 109.252 KK belum memiliki akses jamban yang sehat.

“Padahal, akses jamban sehat tersebut sangat penting. Satu KK saja tidak memiliki jamban sehat, maka desa setempat belum bisa disebut ODF,” urainya.

Meski faktor ketersediaan jamban berpengaruh, Wiwik –sapaannya- meyakinkan, kalau ada hal lain yang sangat dominan. Yakni, kebiasaan masyarakat akan buang air besar sembarangan. Kecenderungan, banyak masyarakat yang lebih gemar buang air di sungai, pantai, atau jurang-jurang untuk kawasan pegunungan.

Pola pikir atau kebiasaan itulah, yang tengah menjadi perhatian khusus. “Kami ingin mengubah pola pikir tersebut. Karena bagaimanapun, buang air besar sembarangan tidak menyehatkan. Baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan. Jadi sebenarnya, bukan karena mereka tidak mampu membuat jamban, tapi lebih karena kebiasaan,” bebernya.

Untuk itulah, perempuan yang juga menjabat Ketua Yayasan Solusi Kharisma Cendekia itu, melibatkan peran dai-dai dalam mengubah mindset masyarakat. “Harapan kami, dai-dai nantinya bisa memberikan pemahaman masyarakat. Khususnya dari sisi agama atas tidak baiknya kebiasaan buang air besar sembarangan,” katanya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Lies Lidia menguraikan, upaya untuk mewujudkan kawasan ODF memang merupakan pekerjaan rumah yang berat. Karena dari 365 desa dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan, baru sekitar 27 desa yang mencapai ODF.

Hal ini jelas jauh dari harapan. Di mana, Pemkab menargetkan tahun 2019, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan terwujud ODF. “Ada beberapa faktor. Selain masalah sarana dan prasarana juga dipengaruhi pola kebiasaan masyarakat. Kami memang tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan peran semua pihak untuk mewujudkannya,” beber Lies Lidia beberapa waktu lalu. (one/fun)