alexametrics
27.8 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Bawaslu Nyatakan PSI dan Partai Garuda Melanggar

PASURUAN – Dua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 di Kota Pasuruan, akhirnya dinyatakan bersalah dan melanggar administrasi Pemilu. Putusan itu dijatuhkan majelis pemeriksa dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Bawaslu Jawa Timur, Jumat (25/1) lalu. Dua parpol itu adalah PSI dan Partai Garuda.

Sidang pembacaan putusan itu digelar di kantor Bawaslu Jatim. Ketua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur Ikhwanuddin Alfianto bertindak sebagai ketua Majelis Pemeriksa.

“Sejak sidang pendahuluan sampai sidang putusan kemarin, tidak ada pihak terlapor yang hadir. Baik dari Partai Garuda maupun PSI. Dan, tidak ada perwakilan atau bantuan hukum yang memberikan informasi dalam sidang dari pihak terlapor,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pasuruan, Awanul Mukhris, Sabtu (26/1).

Mukhris mengaku, telah menerima salinan putusan dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Jatim. Pihaknya juga telah menyampaikan salinan putusan itu kepada terlapor agar dapat menjalankan perintah majelis pemeriksa.

Dalam amar putusannya, Majelis Pemeriksa Bawaslu Jatim menyatakan, terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu; memberikan sanksi peringatan; dan menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat tujuh hari sejak putusan diberikan.

Kemudian, memerintahkan KPU Kota Pasuruan menerima penyerahan LPSDK dari dua parpol tersebut, memerintahkan Bawaslu Kota Pasuruan mengawasi penyerahan LPSDK dari dua parpol tersebut, dan menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan pelapor.

“Kedua terlapor diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan LPSDK ke KPU. Bila tidak dilakukan, kami diwajibkan melaporkan kembali ke Bawaslu Jatim. Jadi, tindaklanjutnya nanti akan diputuskan dari Bawaslu Jatim,” ujarnya.

Seperti sebelumnya, pengurus dari dua parpol tersebut di Kota Pasuruan, sulit dihubungi. Jawa Pos Radar Bromo juga telah berusaha meminta keterangan mereka terkait masalah ini, namun sampai berita ini ditulis belum berhasil. (tom/rud)

PASURUAN – Dua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 di Kota Pasuruan, akhirnya dinyatakan bersalah dan melanggar administrasi Pemilu. Putusan itu dijatuhkan majelis pemeriksa dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Bawaslu Jawa Timur, Jumat (25/1) lalu. Dua parpol itu adalah PSI dan Partai Garuda.

Sidang pembacaan putusan itu digelar di kantor Bawaslu Jatim. Ketua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur Ikhwanuddin Alfianto bertindak sebagai ketua Majelis Pemeriksa.

“Sejak sidang pendahuluan sampai sidang putusan kemarin, tidak ada pihak terlapor yang hadir. Baik dari Partai Garuda maupun PSI. Dan, tidak ada perwakilan atau bantuan hukum yang memberikan informasi dalam sidang dari pihak terlapor,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pasuruan, Awanul Mukhris, Sabtu (26/1).

Mukhris mengaku, telah menerima salinan putusan dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Jatim. Pihaknya juga telah menyampaikan salinan putusan itu kepada terlapor agar dapat menjalankan perintah majelis pemeriksa.

Dalam amar putusannya, Majelis Pemeriksa Bawaslu Jatim menyatakan, terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu; memberikan sanksi peringatan; dan menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat tujuh hari sejak putusan diberikan.

Kemudian, memerintahkan KPU Kota Pasuruan menerima penyerahan LPSDK dari dua parpol tersebut, memerintahkan Bawaslu Kota Pasuruan mengawasi penyerahan LPSDK dari dua parpol tersebut, dan menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan pelapor.

“Kedua terlapor diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan LPSDK ke KPU. Bila tidak dilakukan, kami diwajibkan melaporkan kembali ke Bawaslu Jatim. Jadi, tindaklanjutnya nanti akan diputuskan dari Bawaslu Jatim,” ujarnya.

Seperti sebelumnya, pengurus dari dua parpol tersebut di Kota Pasuruan, sulit dihubungi. Jawa Pos Radar Bromo juga telah berusaha meminta keterangan mereka terkait masalah ini, namun sampai berita ini ditulis belum berhasil. (tom/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/