alexametrics
25.4 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Jelang Akhir Tahun, Target PAD Parkir Pasuruan Masih Kurang Rp 176 Juta

GADINGREJO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan tahun ini menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sebesar Rp 2.055.690.000. Namun, hingga pekan pertama Desember, baru terealisasi Rp 1.879.335.000 atau masih kurang Rp 176.355.000. Meski begitu, Dishub optimistis target tersebut tercapai di akhir tahun.

Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan Andriyanto mengungkapkan, Dishub hanya menargetkan retribusi parkir dari sektor parkir berlangganan. Sebab, parkir non berlangganan sudah dihapus sejak awal 2018 lalu.

Target miliaran rupiah ini berasal dari tiga item. Yakni, truk dan alat besar, kendaraan roda empat, serta dari kendaraan roda dua dan tiga. “Alhamdulillah, selama 11 bulan retribusi parkir cukup menggembirakan. Melihat kekurangan satu bulan, Insya Allah retribusi parkir bisa mencapai target yang dicanangkan,” jelasnya.

Andri -sapaan akrabnya- mengaku punya alasan kenapa optimistis target itu tercapai. Sebab, target ini sudah disesuaikan dengan potensi berdasarkan data kendaraan di Samsat. Termasuk mempertimbangkan laju pertumbuhan kendaraan di Kota Pasuruan setiap tahunnya.

Namun, hal ini bukannya tanpa kendala. Banyak pemilik kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan pajak atau mutasi ke daerah lain. Hal ini menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi pendapatan dari sektor tersebut. Karena itu, Dishub mengaku selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Sosialisasi rutin dilakukan melalui samsat ataupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pasuruan. Cuma, memang terkadang kesadaran dari pemilik kendaraan juga menjadi kendala,” jelas Andri.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Ismu Hardiyanto menyebut, target tersebut sudah menyesuaikan potensi kendaraan yang ada di Kota Pasuruan. Sehingga, sudah sewajarnya terealisasi.

“Salah satu cara agar potensi ini dapat terserap maksimal adalah dengan mempermudah pelayanan dan memaksimalkan sosialisasi. Sehingga, masyarakat nyaman untuk membayar tepat waktu,” jelas Ketua Fraksi PKS ini. (riz/rf)

GADINGREJO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan tahun ini menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sebesar Rp 2.055.690.000. Namun, hingga pekan pertama Desember, baru terealisasi Rp 1.879.335.000 atau masih kurang Rp 176.355.000. Meski begitu, Dishub optimistis target tersebut tercapai di akhir tahun.

Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan Andriyanto mengungkapkan, Dishub hanya menargetkan retribusi parkir dari sektor parkir berlangganan. Sebab, parkir non berlangganan sudah dihapus sejak awal 2018 lalu.

Target miliaran rupiah ini berasal dari tiga item. Yakni, truk dan alat besar, kendaraan roda empat, serta dari kendaraan roda dua dan tiga. “Alhamdulillah, selama 11 bulan retribusi parkir cukup menggembirakan. Melihat kekurangan satu bulan, Insya Allah retribusi parkir bisa mencapai target yang dicanangkan,” jelasnya.

Andri -sapaan akrabnya- mengaku punya alasan kenapa optimistis target itu tercapai. Sebab, target ini sudah disesuaikan dengan potensi berdasarkan data kendaraan di Samsat. Termasuk mempertimbangkan laju pertumbuhan kendaraan di Kota Pasuruan setiap tahunnya.

Namun, hal ini bukannya tanpa kendala. Banyak pemilik kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan pajak atau mutasi ke daerah lain. Hal ini menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi pendapatan dari sektor tersebut. Karena itu, Dishub mengaku selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Sosialisasi rutin dilakukan melalui samsat ataupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pasuruan. Cuma, memang terkadang kesadaran dari pemilik kendaraan juga menjadi kendala,” jelas Andri.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Ismu Hardiyanto menyebut, target tersebut sudah menyesuaikan potensi kendaraan yang ada di Kota Pasuruan. Sehingga, sudah sewajarnya terealisasi.

“Salah satu cara agar potensi ini dapat terserap maksimal adalah dengan mempermudah pelayanan dan memaksimalkan sosialisasi. Sehingga, masyarakat nyaman untuk membayar tepat waktu,” jelas Ketua Fraksi PKS ini. (riz/rf)

MOST READ

BERITA TERBARU

/