Radar Bromo

Minimalisasi Proyek Gagal Lelang, Pemkot Percepat Penyusunan RUP

PASURUAN, Radar Bromo – Besarnya perhitungan proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019 mendapat sorotan dari legislatif. Sorotan itu langsung ditindaklanjuti Pemkot Pasuruan yang mendesak OPD untuk mempercepat penyusunan rencana umum pengadaan (RUP).

Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengaku akan memastikan proyek-proyek gagal lelang tak terjadi pada tahun anggaran 2020. Hal itu diutarakan dalam Rapat Paripurna ketiga dengan agenda jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pasuruan.

“Menginstruksikan OPD untuk menyiapkan rencana umum pengadaan (RUP) setelah Raperda tentang APBD 2020 disetujui oleh Pemkot dan DPRD. Serta mengumumkan RUP melalui SIRUP agar penyedia bisa menyiapkan proses tender atau seleksi,” ungkapnya.

Di samping itu, Teno -panggilan akrab Raharto Teno Prasetyo- juga mendesak agar pejabat pembuat komitmen bisa menyiapkan dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku, jelas, dan terperinci. Dengan begitu, OPD bisa mengusulkan permintaan tender atau seleksi lebih awal.

“Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan permintaan tender ulang, apabila terjadi tender gagal,” tambahnya. Terakhir, Pemkot juga akan memacu penyedia barang dan jasa agar terus mengikuti dinamisasi regulasi pengadaan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Imam Joko Sih Nugroho menyinggung Silpa tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 219 miliar yang diproyeksi untuk menutup desifit anggaran pada APBD 2020. Salah satu faktor penyebab besarnya Silpa itu, kata Imam, tak lain dikarenakan banyaknya proyek-proyek yang gagal lelang pada tahun 2019.

Proyek-proyek yang mengalami gagal lelang itu mengakibatkan tak terserapnya anggaran. “Dalam hal ini, Plt Wali Kota tidak terlihat melakukan upaya yang signifikan dalam mengendalikan supaya tidak terjadi gagal lelang,” terangnya dalam Rapat Paripurna kedua dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi.

Ia juga menilai adanya ASN yang menjadi penanggung jawab proyek mengalami trauma dan terkesan khawatir apabila proyek yang ditangani akan bermasalah. Untuk itu, pihaknya juga meminta Plt Wali Kota segera mengambil langkah agar tak merugikan pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan.

“Kami juga mengusulkan deklarasi tahun 2020 sebagai tahun bebas gagal lelang,” jelas Imam. (tom/fun)