alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Temukan Silpa DAK Rp 7 Miliar di Disdikpora Kota Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Pembahasan perubahan (P-APBD 2019) Kota Probolinggo juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Disdikpora. Sebab, nilai Silpa itu cukup besar. Yaitu mencapai Rp 7 miliar dalam P-APBD 2019.

Abdus Syukur, anggota Banggar DRPD Kota Probolinggo dari Fraksi Golkar mempertanyakan Silpa tersebut. Sebab, selain nilainya yang besar, Silpa ini berasal dari DAK 2014-2017. Namun, dananya baru digunakan pada tahun 2019.

“Di sini tercantum adanya SILPA DAK 2014-2017 sebesar Rp 7 miliar. Namun, dana Silpa ini baru digunakan pada P-APBD 2019. Kenapa bisa begitu?” ujarnya.

Menurutnya, dana itu cukup besar. Jika dianggarkan dengan benar, dana itu bisa dimanfaatkan maksimal untuk pembangunan sekolah. Namun, realisasinya justru baru dilakukan tahun 2019.

“Bagaimana cara Disdikpora agar hal ini tidak terjadi lagi?” ujarnya.

Moch Maskur, kepala Disdikpora Kota Probolinggo menjelaskan, Silpa merupakan masalah klasik yang terjadi hampir setiap tahun. “Hal ini terjadi karena antara turunnya juknis dan pelaksanaannya berbeda. Juknis sifatnya berlaku surut. Akhirnya pengadaan mundur sampai PAK,” ujarnya.

Akibatnya proses pekerjaan melalui DAK tidak bisa terserap maksimal. Maskur mengungkapkan, tidak terserapnya program melalui DAK berakibat munculnya Silpa. Ini pernah dibahas di Komisi III.

“Usulan kami adalah Silpa DAK ini tidak masuk dalam P-APBD 2019, namun masuk dalam penjabaran APBD 2019. Sehingga, saat ini sudah bisa digunakan anggarannya,” ujarnya.

Maskur menjelaskan, proses pekerjaan dengan anggaran Silpa DAK ini sudah berjalan antara lain untuk rehabilitasi bangunan sekolah.

“Kami targetkan bisa selesai akhir tahun 2019,” ujarnya. (put/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Pembahasan perubahan (P-APBD 2019) Kota Probolinggo juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Disdikpora. Sebab, nilai Silpa itu cukup besar. Yaitu mencapai Rp 7 miliar dalam P-APBD 2019.

Abdus Syukur, anggota Banggar DRPD Kota Probolinggo dari Fraksi Golkar mempertanyakan Silpa tersebut. Sebab, selain nilainya yang besar, Silpa ini berasal dari DAK 2014-2017. Namun, dananya baru digunakan pada tahun 2019.

“Di sini tercantum adanya SILPA DAK 2014-2017 sebesar Rp 7 miliar. Namun, dana Silpa ini baru digunakan pada P-APBD 2019. Kenapa bisa begitu?” ujarnya.

Menurutnya, dana itu cukup besar. Jika dianggarkan dengan benar, dana itu bisa dimanfaatkan maksimal untuk pembangunan sekolah. Namun, realisasinya justru baru dilakukan tahun 2019.

“Bagaimana cara Disdikpora agar hal ini tidak terjadi lagi?” ujarnya.

Moch Maskur, kepala Disdikpora Kota Probolinggo menjelaskan, Silpa merupakan masalah klasik yang terjadi hampir setiap tahun. “Hal ini terjadi karena antara turunnya juknis dan pelaksanaannya berbeda. Juknis sifatnya berlaku surut. Akhirnya pengadaan mundur sampai PAK,” ujarnya.

Akibatnya proses pekerjaan melalui DAK tidak bisa terserap maksimal. Maskur mengungkapkan, tidak terserapnya program melalui DAK berakibat munculnya Silpa. Ini pernah dibahas di Komisi III.

“Usulan kami adalah Silpa DAK ini tidak masuk dalam P-APBD 2019, namun masuk dalam penjabaran APBD 2019. Sehingga, saat ini sudah bisa digunakan anggarannya,” ujarnya.

Maskur menjelaskan, proses pekerjaan dengan anggaran Silpa DAK ini sudah berjalan antara lain untuk rehabilitasi bangunan sekolah.

“Kami targetkan bisa selesai akhir tahun 2019,” ujarnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/