alexametrics
29.5 C
Probolinggo
Sunday, 22 May 2022

Tujuh Bidang Lahan Terdampak Proyek Tol Gempas Dieksekusi

PASURUAN, Radar Bromo-Pengadilan Negeri (PN) Bangil kembali mengeksekusi bidang lahan yang terdampak proyek pembangunan Tol Gempol-Pasuruan (Gempas). Ada tujuh bidang lahan yang dieksekusi Kamis (25/7). Seluruhnya berada di seksi 3.

Sejumlah aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi tersebut. Kabag Ops Polres Pasuruan Kota Kompol Hari Subagyo menyampaikan, aparat kepolisian yang dikerahkan melibatkan sejumlah instansi.

Dari korps Bhayangkara ada dua pleton. Diperkuat satu pleton dari TNI dan satu regu dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan. “Tujuannya, untuk pengamanan jalannya eksekusi,” kata Hari singkat.

Sebelum dieksekusi, petugas membacakan putusan dari PN Bangil. Beberapa warga pemilik lahan juga hadir di lokasi tersebut. Meski begitu, proses eksekusi dilakukan dalam waktu singkat lantaran tidak ada perlawanan dari warga.

Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Gempol-Pasuruan Rikkiy Velix Napitupulu menjelaskan, eksekusi dilakukan terhadap enam bidang lahan yang berlokasi di Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

Masing-masing bidang memiliki luasan berbeda. Yakni, 323 meter persegi, 344 meter persegi, 330 meter persegi, 347 meter persegi, 298 meter persegi, dan 669 meter persegi.

Setelah itu, eksekusi dilanjutkan di Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Ada satu bidang lahan yang dieksekusi dengan luasan 61 meter persegi.

Lebih lanjut, Velix mengatakan, eksekusi itu dilakukan lantaran bidang lahan itu harus dibebaskan sebagai ruas jalan tol. Namun, saat proses pembebasan lahan berlangsung, masing-masing pemilik lahan belum bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah.

“Kalau harga sudah ada kesepakatan. Namun, kami tidak bisa memberikan ganti rugi, sebab tidak ada dokumen resmi. Karenanya ditempuh upaya konsinyasi. Uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan,” terang Velix.

Proses konsinyasi itu ditempuh untuk mempercepat pembebasan lahan. Sebab, kebutuhan lahan untuk Tol Gempas cukup mendesak.

Ia menjelaskan, enam bidang lahan yang dieksekusi di Grati tersebut berada di area exit tol. Sedangkan sebidang lahan di Gondangwetan berada di titik awal seksi 3 Tol Gempas.

“Untuk pembayaran ganti ruginya nanti melalui pengadilan. Jadi pemilik lahan bisa menyampaikan bukti-bukti kepemilikan terlebih dahulu,” pungkas Velix. (tom/hn)

PASURUAN, Radar Bromo-Pengadilan Negeri (PN) Bangil kembali mengeksekusi bidang lahan yang terdampak proyek pembangunan Tol Gempol-Pasuruan (Gempas). Ada tujuh bidang lahan yang dieksekusi Kamis (25/7). Seluruhnya berada di seksi 3.

Sejumlah aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi tersebut. Kabag Ops Polres Pasuruan Kota Kompol Hari Subagyo menyampaikan, aparat kepolisian yang dikerahkan melibatkan sejumlah instansi.

Dari korps Bhayangkara ada dua pleton. Diperkuat satu pleton dari TNI dan satu regu dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan. “Tujuannya, untuk pengamanan jalannya eksekusi,” kata Hari singkat.

Sebelum dieksekusi, petugas membacakan putusan dari PN Bangil. Beberapa warga pemilik lahan juga hadir di lokasi tersebut. Meski begitu, proses eksekusi dilakukan dalam waktu singkat lantaran tidak ada perlawanan dari warga.

Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Gempol-Pasuruan Rikkiy Velix Napitupulu menjelaskan, eksekusi dilakukan terhadap enam bidang lahan yang berlokasi di Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

Masing-masing bidang memiliki luasan berbeda. Yakni, 323 meter persegi, 344 meter persegi, 330 meter persegi, 347 meter persegi, 298 meter persegi, dan 669 meter persegi.

Setelah itu, eksekusi dilanjutkan di Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Ada satu bidang lahan yang dieksekusi dengan luasan 61 meter persegi.

Lebih lanjut, Velix mengatakan, eksekusi itu dilakukan lantaran bidang lahan itu harus dibebaskan sebagai ruas jalan tol. Namun, saat proses pembebasan lahan berlangsung, masing-masing pemilik lahan belum bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah.

“Kalau harga sudah ada kesepakatan. Namun, kami tidak bisa memberikan ganti rugi, sebab tidak ada dokumen resmi. Karenanya ditempuh upaya konsinyasi. Uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan,” terang Velix.

Proses konsinyasi itu ditempuh untuk mempercepat pembebasan lahan. Sebab, kebutuhan lahan untuk Tol Gempas cukup mendesak.

Ia menjelaskan, enam bidang lahan yang dieksekusi di Grati tersebut berada di area exit tol. Sedangkan sebidang lahan di Gondangwetan berada di titik awal seksi 3 Tol Gempas.

“Untuk pembayaran ganti ruginya nanti melalui pengadilan. Jadi pemilik lahan bisa menyampaikan bukti-bukti kepemilikan terlebih dahulu,” pungkas Velix. (tom/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/