alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Bawaslu Kota Probolinggo Masih Numpang di Kontrakan Lama

MAYANGAN, Radar Bromo – Masa kontrak bangunan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo sudah berakhir sejak awal 2019. Namun, kini Bawaslu masih numpang di kontrakan di Jalan Panjaitan, Kota Probolinggo itu. Alasannya, belum ada keputusan yang jelas mengenai perpanjangan masa kontraknya.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengatakan, masa kontrak bangunan yang dijadikan kantor saat ini sudah habis per 2019. Namun, sejauh ini Bawaslu memilih bertahan. “Maunya kami perpanjang setahun hingga akhir Desember 2019. Namun, belum ada titik temu dari pihak pemiliknya. Sebab, ada dua orang, yang satu ke luar pulau,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu juga menjadi kendala bagi pihaknya untuk memperpanjang masa kontraknya. Namun, Azam mengatakan, ada sejumlah tawaran dari Pemkot Probolinggo terkait kantor Bawaslu. Pertama, menunggu perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga, kantor OPD yang tidak dipakai bisa dimanfaatkan Bawaslu.

“Kami sudah bertemu Wali Kota. Hasilnya saat ini tidak ada gedung atau kantor yang bisa dipakai. Kami beri pilihan menunggu perampingan OPD. Dan, itu masih rencana,” ujarnya.

Opsi lainnya, Bawaslu diminta mengirim surat permohonan tanah hibah kepada pemerintah. Aset yang dihibahkan itu bisa digunakan untuk membangun gedung Bawaslu. “Kalau tahun 2020 atau 2021 ada anggaran pembangunan, kami kan sudah ada tanahnya dari tanah hibah itu,” ujarnya.

Rencana terdekat, Azam mengatakan, jika pemilik kontrakan belum ada titik temu, pihaknya akan mencari kontrakan lain. Tapi, sejauh ini masih mencari yang benar-benar pas. “Kontrakan untuk kantor itu paling tidak, selain lahannya cukup luas, ada tempat parkir dan tempat barang-barang lainnya,” ujarnya.

Untuk biaya kontrakan ini, Azam mengaku sudah mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 80 juta dari Bawaslu RI. Namun, anggaran itu terhitung dengan pajaknya. “Dananya sudah ada. Jadi, per tahun sekitar Rp 60 juta untuk kontrakan dengan pajak, total sekitar Rp 80 juta,” ujarnya. (rpd/rud)

MAYANGAN, Radar Bromo – Masa kontrak bangunan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo sudah berakhir sejak awal 2019. Namun, kini Bawaslu masih numpang di kontrakan di Jalan Panjaitan, Kota Probolinggo itu. Alasannya, belum ada keputusan yang jelas mengenai perpanjangan masa kontraknya.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengatakan, masa kontrak bangunan yang dijadikan kantor saat ini sudah habis per 2019. Namun, sejauh ini Bawaslu memilih bertahan. “Maunya kami perpanjang setahun hingga akhir Desember 2019. Namun, belum ada titik temu dari pihak pemiliknya. Sebab, ada dua orang, yang satu ke luar pulau,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu juga menjadi kendala bagi pihaknya untuk memperpanjang masa kontraknya. Namun, Azam mengatakan, ada sejumlah tawaran dari Pemkot Probolinggo terkait kantor Bawaslu. Pertama, menunggu perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga, kantor OPD yang tidak dipakai bisa dimanfaatkan Bawaslu.

“Kami sudah bertemu Wali Kota. Hasilnya saat ini tidak ada gedung atau kantor yang bisa dipakai. Kami beri pilihan menunggu perampingan OPD. Dan, itu masih rencana,” ujarnya.

Opsi lainnya, Bawaslu diminta mengirim surat permohonan tanah hibah kepada pemerintah. Aset yang dihibahkan itu bisa digunakan untuk membangun gedung Bawaslu. “Kalau tahun 2020 atau 2021 ada anggaran pembangunan, kami kan sudah ada tanahnya dari tanah hibah itu,” ujarnya.

Rencana terdekat, Azam mengatakan, jika pemilik kontrakan belum ada titik temu, pihaknya akan mencari kontrakan lain. Tapi, sejauh ini masih mencari yang benar-benar pas. “Kontrakan untuk kantor itu paling tidak, selain lahannya cukup luas, ada tempat parkir dan tempat barang-barang lainnya,” ujarnya.

Untuk biaya kontrakan ini, Azam mengaku sudah mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 80 juta dari Bawaslu RI. Namun, anggaran itu terhitung dengan pajaknya. “Dananya sudah ada. Jadi, per tahun sekitar Rp 60 juta untuk kontrakan dengan pajak, total sekitar Rp 80 juta,” ujarnya. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/