Mulai Muncul Penolakan, Aliansi Masyarakat di Kota Pasuruan Tolak RKUHP

PURWOREJO, Radar Bromo – Kebijakan pemerintah merombak sejumlah regulasi saat ini mendapat sorotan, juga di daerah. Tak terkecuali dari kalangan mahasiswa dan masyarakat di Kota Pasuruan. Minggu (22/9), puluhan massa berseru menolak sejumlah RUU yang tengah dibahas di parlemen.

Massa yang menyebut dirinya Aliansi Rakyat Pasuruan itu menggelar aksi di halaman GOR Untung Suropati Kota Pasuruan. Mereka menilai, RUU Pertanahan cenderung proinvestor. Di samping itu, massa juga menyinggung RKUHP yang memberangus hak kebebasan berpendapat serta membungkam kebebasan pers.

MENGAJAK MASYARAKAT: Tak hanya meminta tandangan, sejumlah masyarakat juga diberi tahu soal RKHUP yang tengah dirancang. (Foto: Istimewa)

“Padahal, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers itu merupakan nyawa bagi tegaknya demokrasi. Jika itu diberangus, tentu kehidupan bernegara kita akan kembali memasuki era kelam semacam Orde Baru,” terang Koordinator Aksi Firdaus Putra Pradana.

Tak hanya itu, mereka juga meminta DPR RI segera mencabut draf RUU KUHP dan RUU Pertanahan itu. “Kami juga berharap Presiden mengeluarkan Perpu Pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air,” ujar Putra.

Lebih lanjut, Putra menyebut, pembahasan sejumlah undang-undang yang bakal direvisi itu bakal tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran jajaran anggota dewan saat ini bukan lagi representasi rakyat sebenarnya.

“Sulit berharap adanya kebijakan yang prorakyat, jika jajaran anggota dewan yang terpilih memiliki watak transaksional karena dihasilkan dari politik oligarki,” tegasnya.

Aksi mahasiswa itu juga mengundang perhatian warga yang tengah berkunjung di GOR Untung Suropati pagi itu. Selepas aksi, mereka meminta kesediaan warga bertanda tangan di atas sehelai kain putih dengan tulisan ‘Seribu Tanda Tangan Penolak RKUHP’. (tom/hn/fun)