Siapkan Dana untuk Survei KHL sebagai Usulan Angka UMK 2019

PASURUAN – Sudah 3 tahun belakangan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ditentukan oleh inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto oleh Badan Pusat Statistik. Meski begitu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tetap akan melakukan survei angka kebutuhan hidup layak (KHL), untuk bahan acuan penentuan UMK 2019. Dinas Tenaga Kerja bahkan sudah menganggarkan untuk survei KHL.

Agus Hernawan, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan mengatakan, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penentuan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur memang selalu berdasarkan PP. Sehingga kenaikan UMK di daerah naiknya berdasarkan inflasi dan PDRB.

“Kendati begitu, ditahun-tahun sebelumnya termasuk tahun kemarin, Dewan Pengupahan melakukan survei KHL. Survei ini adalah sebagai pembanding dan bisa menjadi pertimbangan sebelum penetapan UMK,” jelasnya.

Seperti di tahun lalu, saat pengusulan UMK ke Gubernur, unsur sarikat pekerja juga memberikan pengusulan yang berdasarkan survei KHL ke Bupati. Hanya saja terkait keputusan kenaikan UMK, tetap dari Gubernur.

Tahun ini, Disnaker tetap menganggarkan untuk survei KHL. Jumlahnya memang tidak besar hanya Rp 2,25 juta untuk survei di 3 pasar yaitu Pasar Sukorejo, Pandaan dan Bangil. Jumlah itu untuk melakukan survei terkait 60 item yang masuk dalam survei KHL.

Disnaker Kabupaten Pasuruan masih menunggu terkait edaran resmi dari Kementerian Tenaga Kerja terkait penentuan dan pengusulan UMK di daerah. “Nanti akan ada edaran resmi dari Kementrian Tenaga Kerja terkait teknis dalam rapat Dewan Pengupahan. Apakah masih ada tidaknya survei KHL kita masih tunggu lebih lanjut,” pungkasnya. (eka/fun)