alexametrics
26.8 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Jangan Beri Ruang Oknum Pemeras dan Peminta Pungutan Liar

KRAKSAAN, Radar Bromo – Membangun daerah dibutuhkan kekompakan masyarakat dengan pemangku kebijakan. Dalam membangun daerah, ketenangan dan kenyamanan juga diperlukan. Sinergi yang kontinyu antara eksekutif-legislatif dan yudikatif sangat diperlukan.

Itulah yang tersaji saat Pemkab Probolinggo menggelar Rembuk Daerah Penguatan Pemerintah yang Bersih dan Penguatan Ekonomi. Dalam ajang yang digelar Ruang Madakaripura, kompleks perkantoran Pemkab Probolinggo di Kraksaan tersebut, keluh kesah juga disampaikan oleh banyak pihak.

Salah satunya soal adanya oknum yang tak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut kerap membuat investor takut. Bahkan kabur dan urung untuk menanamkan modal. Ulah oknum itulah yang harus diberantas aparat penegah hukum (APH).

Mendapat keluhan seperti itu, Nadda Lubis selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo berjanji, akan mengambil langkah tegas. Termasuk oknum yang sering mencari-cari kesalahan pejabat.

“Banyak pengusaha dan para pemangku kebijakan yang takut. Itu, karena ditakut-takuti oleh oknum. Mereka biasa mencari-cari kesalahan orang dan kemudian dilaporkan,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap baik LSM maupun wartawan untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Tujuannya untuk sama-sama mengawasi pembangunan di daerah. Dengan begitu, diharapkan pembangunan daerah bisa berjalan lancar demi kemaslahatan masyarakat.

“Mulai sekarang saharap tidak ada lagi yang mencari cari kesalahan orang. Kalau masih bisa dibina, kami bina. Tetapi, kalau tidak bisa dibina, maka kami binasakan,” tegas perempuan yang akrab disapa Nadda itu.

Menurutnya, di Kabupaten Probolinggo selama ini banyak investor yang takut. Itu disebabkan adanya oknum yang menakut-nakuti hingga pungli. Sehingga, mereka tidak mau berinvestasi di Probolinggo. “Adalah beberapa itu. Itu yang terjadi saat ini. Bukan hanya investor, tapi pemerintah daerah juga merasa begitu,” katanya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang juga hadir mengatakan, ketakutan itu memang seperti yang diutarakan oleh Kajari. Menurutnya, selama ini memang pihaknya merasa ketakutan. “Jangan bicara investor. Kami yang di daerah itu memang merasa takut,” tuturnya.

Ke depan, seiring dengan semakin eratnya kerja sama antara forkopimda, pihaknya akan mempermudah investasi masuk. Itu juga seiring dengan adanya instruksi Presiden untuk mempermudah investasi. Tujuannya, yaitu membuka lapangan pekerjaan.

“Tetapi kami masih menunggu perubahan aturan di atasnya. Sebab, aturan yang ada di daerah ini kan mangacu pada aturan di atasnya. Tetapi, menunggu yang kami lakukan bukan berarti pasif. Tetapi, kami akan berusaha,” terangnya. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Membangun daerah dibutuhkan kekompakan masyarakat dengan pemangku kebijakan. Dalam membangun daerah, ketenangan dan kenyamanan juga diperlukan. Sinergi yang kontinyu antara eksekutif-legislatif dan yudikatif sangat diperlukan.

Itulah yang tersaji saat Pemkab Probolinggo menggelar Rembuk Daerah Penguatan Pemerintah yang Bersih dan Penguatan Ekonomi. Dalam ajang yang digelar Ruang Madakaripura, kompleks perkantoran Pemkab Probolinggo di Kraksaan tersebut, keluh kesah juga disampaikan oleh banyak pihak.

Salah satunya soal adanya oknum yang tak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut kerap membuat investor takut. Bahkan kabur dan urung untuk menanamkan modal. Ulah oknum itulah yang harus diberantas aparat penegah hukum (APH).

Mendapat keluhan seperti itu, Nadda Lubis selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo berjanji, akan mengambil langkah tegas. Termasuk oknum yang sering mencari-cari kesalahan pejabat.

“Banyak pengusaha dan para pemangku kebijakan yang takut. Itu, karena ditakut-takuti oleh oknum. Mereka biasa mencari-cari kesalahan orang dan kemudian dilaporkan,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap baik LSM maupun wartawan untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Tujuannya untuk sama-sama mengawasi pembangunan di daerah. Dengan begitu, diharapkan pembangunan daerah bisa berjalan lancar demi kemaslahatan masyarakat.

“Mulai sekarang saharap tidak ada lagi yang mencari cari kesalahan orang. Kalau masih bisa dibina, kami bina. Tetapi, kalau tidak bisa dibina, maka kami binasakan,” tegas perempuan yang akrab disapa Nadda itu.

Menurutnya, di Kabupaten Probolinggo selama ini banyak investor yang takut. Itu disebabkan adanya oknum yang menakut-nakuti hingga pungli. Sehingga, mereka tidak mau berinvestasi di Probolinggo. “Adalah beberapa itu. Itu yang terjadi saat ini. Bukan hanya investor, tapi pemerintah daerah juga merasa begitu,” katanya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang juga hadir mengatakan, ketakutan itu memang seperti yang diutarakan oleh Kajari. Menurutnya, selama ini memang pihaknya merasa ketakutan. “Jangan bicara investor. Kami yang di daerah itu memang merasa takut,” tuturnya.

Ke depan, seiring dengan semakin eratnya kerja sama antara forkopimda, pihaknya akan mempermudah investasi masuk. Itu juga seiring dengan adanya instruksi Presiden untuk mempermudah investasi. Tujuannya, yaitu membuka lapangan pekerjaan.

“Tetapi kami masih menunggu perubahan aturan di atasnya. Sebab, aturan yang ada di daerah ini kan mangacu pada aturan di atasnya. Tetapi, menunggu yang kami lakukan bukan berarti pasif. Tetapi, kami akan berusaha,” terangnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/