Loh, Ada Proyek Fisik yang Berbenturan di Kota Probolinggo

MAYANGAN-Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menemukan beberapa program pembangunan fisik yang berbenturan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Ditengarai tidak ada koordinasi antara LPM dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Hal ini diungkapkan Agus Rianto, ketua Komisi 3 saat rapat dengar pendapat (RDP). “Ada temuan pekerjaan proyek fisik yang berbenturan antara pekerjaan LPM dengan pekerjaan dari OPD,” ujarnya.

Seperti yang terjadi di Jalan Seruni, Mayangan. Rencananya jalan tersebut akan di-hotmix. “Tapi, ternyata ada pembangunan saluran di tengah jalan,” ujarnya. Hal yang sama juga terjadi di Merpati. “Jalan rencananya akan di-hotmix. Namun, ada pembangun saluran juga di lokasi yang sama, ” imbuhnya.

Padahal, dua proyek ini harus selesai Desember. Akibatnya, dua pelaksana proyek berebut untuk menyelesaikan proyek masing-masing karena dikejar tenggat waktu.

Politisi PDIP ini menilai, tidak ada koordinasi antara LPM dengan OPD terkait. “Kami menduga ada miskomunikasi antara LPM dengan OPD yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur,” tambahnya.

Muhammad Abbas, camat Mayangan mengaku belum tahu persis seperti apa terjadinya benturan proyek fisik di Jalan Seruni. “Perlu saya cari tahu dulu peristiwanya seperti apa. Mengapa sampai terjadi seperti itu, perlu saya cari tahu,” ujarnya.

Sementara, Pudi Adji Tjahyo Wahono, camat Kanigaran mengungkap, sampai saat ini belum mendapat laporan tentang proyek pengerjaan fisik yang berbenturan. Terutama antara pekerjaan LPM dengan pekerjaan OPD.

“Tapi, biasanya setiap dua minggu, kami mengadakan pertemuan dengan LPM. Dalam pertemuan itu yang dibicarakan salah satunya adalah kendala di lapangan selama pengerjaan,” katanya.

Sampai saat ini, menurutnya, tidak ada laporan tentang kendala di lapangan. Namun, ada sejumlah LPM dalam melakukan kegiatan sudah bersurat terlebih dulu ke OPD.

Amin Fredy, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membenarkan ada tabrakan antara pengerjaan fisik oleh LPM dan Dinas PUPR. “Seperti di Jalan Seruni itu, kami rencana mau melakukan hotmix. Tapi, ternyata di tengah jalan ada pembangunan saluran oleh LPM. Akhirnya, kami memilih mundur dari pengerjaan hotmix,” jelasnya.

Seharusnya, menurut Amin, LPM berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pengerjaan yang dilakukan. “Sehingga, bisa dikoordinasikan untuk pengerjaan infrastruktur,” jelasnya.

Abdul Kholiq, kabid Perumahan dan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman menjelaskan, pengerjaan di Jalan Seruni merupakan bagian dari Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Program ini sudah ditentukan titik lokasi pengerjaannya. Karena itu sulit dipindah.

“Di lokasi yang sama, Dinas Perkim juga ada proyek pembangunan. Namun, akhirnya dipindahkan ke MT Haryono. Sedangkan program Kotaku tetap di Jalan Seruni,” jelasnya.

Kholiq pun mengakui ada miskomunikasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat. “Memang kurang koordinasi dengan BKM,” akunya. (put/hn)