Empat OPD di Kota Pasuruan Ini Jadi Pilot Project Bebas Korupsi

ZONA INTEGRITAS: Suasana pelayanan di RSUD dr R. Soedarsono Kota Pasuruan. Selain RSUD, pemkot menetapkan Dispendukcapil, BPMPT, dan Kecamatan Gadingrejo sebagai unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Related Post

PASURUAN – Pemkot Pasuruan menetapkan empat OPD sebagai unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Yaitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD dr. Soedarsono, dan Kecamatan Gadingrejo.

Kepala Bagian Organisasi Kota Pasuruan Kokoh Arie Hidayat mengungkapkan, zona integritas merupakan predikat yang diberikan Pemkot Pasuruan kepada perangkat daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi.

Untuk mengakselerasi hal tersebut, dibangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Salah satu caranya, penetapan zona integritas kepada empat perangkat daerah tersebut.

“Pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari Pemkot Pasuruan yang saat ini dipimpin Wakil Wali Kota sebagai tonggak gerakan yang harus dijalankan bersama oleh seluruh perangkat daerah. Tujuannya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih,” ujar Kokoh.

Diharapkan Kokoh, nantinya secara bertahap seluruh perangkat daerah dapat menjadi unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani.

Unit kerja zona integritas akan dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara reguler melalui penilaian internal Pemkot Pasuruan. Dan, selanjutnya dievaluasi oleh Tim Penilai Pusat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Lebih lanjut, kata Kokoh, ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah untuk bisa ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Di antaranya prosedur operasional tetap (SOP), e-office (penggunaan teknologi informasi), perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengelolaan akuntabilitas kinerja, pengendalian gratifikasi, dan masih banyak lagi. Hasil akhir yang diharapkan dari pembangunan zona integritas pada perangkat daerah Kota Pasuruan adalah pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. (lel/hn)