alexametrics
24.4 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Cegah Korupsi, Pemkab Tandatangani Zona Integritas

KRAKSAAN – Demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM), Pemkab Probolinggo teken piagam zona integritas dan intern audit charter, Kamis lalu (16/5). Selain itu pemkab juga menggelar sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dan gratifikasi di ruang Tengger kantor Bupati Probolinggo.

Inspektur Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono mengungkapkan penandatanganan piagam zona integritas serta sosialisasi WBS dan gratifikasi, untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Caranya dengan melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

”Untuk penandatanganan Intern Audit Charter bertujuan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan prosedur internal audit,” katanya.

Dari dua tujuan itu dikatakan Sigit, diharapkan Pemkab dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Terutama terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. ”Zona intregitas ini juga penekan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari mengatakan, komitmennya bagaimana dengan kegiatan tersebut sudah jelas. Ingin membangun sebuah pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Oleh karenanya ini perlu disikapi oleh organisasi perangkat daerah. Tidak hanya mengantisipasi dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hukum baik korupsi maupun gratifikasi. Tetapi ada beberapa perundangan yang harus disikapi bersama selain korupsi dan gratifikasi. (mas/fun)

KRAKSAAN – Demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM), Pemkab Probolinggo teken piagam zona integritas dan intern audit charter, Kamis lalu (16/5). Selain itu pemkab juga menggelar sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dan gratifikasi di ruang Tengger kantor Bupati Probolinggo.

Inspektur Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono mengungkapkan penandatanganan piagam zona integritas serta sosialisasi WBS dan gratifikasi, untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Caranya dengan melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

”Untuk penandatanganan Intern Audit Charter bertujuan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan prosedur internal audit,” katanya.

Dari dua tujuan itu dikatakan Sigit, diharapkan Pemkab dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Terutama terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. ”Zona intregitas ini juga penekan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari mengatakan, komitmennya bagaimana dengan kegiatan tersebut sudah jelas. Ingin membangun sebuah pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Oleh karenanya ini perlu disikapi oleh organisasi perangkat daerah. Tidak hanya mengantisipasi dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hukum baik korupsi maupun gratifikasi. Tetapi ada beberapa perundangan yang harus disikapi bersama selain korupsi dan gratifikasi. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/