Lama Tak Dibenahi Warga Desa Condong Swadaya Perbaiki Saluran Irigasi

GADING – Kondisi saluran irigasi pertanian di Desa Condong blok tampengan Kecamatan Gading yang lama rusak tak kunjung diperbaiki membuat warga geram. Minggu (20/1), sekitar 10 warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi tersebut dengan swadaya warga. Supaya, areal sawah mereka bisa teraliri air pengairan.

Sunarmo, penanggung jawab kerja bakti perbaikan saluran irigasi secara swadaya mengatakan, dulunya saluran irigasi ini menjadi saluran pengairan sekitar 20 hektar persawahan di sekitar. Namun, sayangnya sejak dua sampai tiga tahun terakhir saluran irigasi itu rusak dan tak kunjung diperbaiki. Hingga akhirnya, sebagian besar areal pertanian di blok tampengan itu itu beralih fungsi.

”Kalau dulu saluran irigasi itu untuk mengairi sekitar 20 sampai 25 hektar sawah. Tapi sekarang sudah banyak yang beralih fungsi. Banyak yang ditanami sengon karena tidak ada aliran air,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Sunarmo menjelaskan, kondisi itu membuat dirinya dan sekitar 10 warga untuk turun kerja bakti. Dimana, secara swadaya, pihaknya memperbaiki saluran irigasi tersebut. Mengingat, masih ada sekitar 2 hektar areal sawah yang masih difungsikan pertanian dan membutuhkan aliran saluran irigasi. Selain itu, pihaknya berusaha memaksimalkan musim hujan yang sudah mulai terjadi.

”Jika tidak diperbaiki saluran irigasi ini, meski musim hujan tetap tidak bisa mengairi sawah kami. Jadi kami pun bersama-sama untuk perbaiki saluran irigasi itu, supaya musim hujan bisa mengalir ke sawah kami,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, Hasyim Asy’ari saat dikonfirmasi mengatakan, perbaikan saluran air irigasi itu bisa dilakukan jika ada pengajuan dari masyarakat atau kelompok tani. Pihaknya juga harus mengetahui apakah perbaikan saluran irigasi itu kategori saluran kecil atau besar.

”Jika perbaikan saluran irigasnya masuk kategori saluran kecil itu bisa ditangani dinas kami. Tapi jika masuk kategori butuh anggaran besar, nanti ditangani oleh PU,” katanya.

Hasyim menjelaskan, masyarakat atau kelompok petani diharapkan untuk bisa mengajukan proposal ke DKPP. Nanti bisa dilakukan verifikasi apakah masuk DPKK atau PUPR. ”Nanti kami akan cek ke lokasi, apakah kelompok petani itu sudah mengajukan ke kami,” ujarnya. (mas/fun)