alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Lelang Jabatan di Pemkab Pasuruan Bisa Dipercepat

PURWOREJO – Sejauh ini cukup banyak jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan, yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Untuk mengisinya dengan pejabat definitif, Pemkab perlu menunggu 6 bulan setelah bupati terpilih dilantik. Namun, pengangkatan pejabat baru bisa dipercepat. Sehingga, jabatan kepala dinas bisa segera terisi pejabat definitif.

Kini, dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan yang diisi oleh Plt ada lima organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lima OPD ini diisi Plt yang merangkap atau mengepalai OPD lain.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji mengatakan, untuk mengisi kekosongan pejabat eselon dua, harus melalui proses lelang. Proses lelang tidak bisa dilakukan karena menunggu dilantiknya bupati terpilih. Sesuai jadwal, bupati terpilih baru akan dilantik pada 20 September 2018.

Menurut Agus, kepala daerah terlantik baru bisa melakukan mutasi dan rotasi di pemerintahan setelah 6 bulan menjabat. Namun, itu bisa juga dipercepat asalkan ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Nanti menjadi hak preogratif bupati terpilih, langkah apa yang akan diambil. Namun, saat ini Pemkab Pasuruan membutuhkan pejabat eselon dua, terutama di dinas yang strategis,” ujarnya.

Agus menjelaskan, dalam pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, disebutkan gubernur, bupati atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri. “Nanti rekomnya juga disertai argumen-argumen, kebutuhannya seperti apa, sehingga bisa dilakukan dalam 6 bulan setelah dilantik,” ujarnya. (eka/fun)

PURWOREJO – Sejauh ini cukup banyak jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan, yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Untuk mengisinya dengan pejabat definitif, Pemkab perlu menunggu 6 bulan setelah bupati terpilih dilantik. Namun, pengangkatan pejabat baru bisa dipercepat. Sehingga, jabatan kepala dinas bisa segera terisi pejabat definitif.

Kini, dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan yang diisi oleh Plt ada lima organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lima OPD ini diisi Plt yang merangkap atau mengepalai OPD lain.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji mengatakan, untuk mengisi kekosongan pejabat eselon dua, harus melalui proses lelang. Proses lelang tidak bisa dilakukan karena menunggu dilantiknya bupati terpilih. Sesuai jadwal, bupati terpilih baru akan dilantik pada 20 September 2018.

Menurut Agus, kepala daerah terlantik baru bisa melakukan mutasi dan rotasi di pemerintahan setelah 6 bulan menjabat. Namun, itu bisa juga dipercepat asalkan ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Nanti menjadi hak preogratif bupati terpilih, langkah apa yang akan diambil. Namun, saat ini Pemkab Pasuruan membutuhkan pejabat eselon dua, terutama di dinas yang strategis,” ujarnya.

Agus menjelaskan, dalam pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, disebutkan gubernur, bupati atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri. “Nanti rekomnya juga disertai argumen-argumen, kebutuhannya seperti apa, sehingga bisa dilakukan dalam 6 bulan setelah dilantik,” ujarnya. (eka/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/