alexametrics
25.3 C
Probolinggo
Thursday, 19 May 2022

Keluhkan Sungai yang Masih Tercemar, Tim DAS Wrati Lurug Dewan

BANGIL, Radar Bromo – Pencemaran anak sungai dan daerah aliran sungai (DAS) Wrati, terus dikeluhkan. Kamis (17/10) warga yang tergabung dalam tim DAS Wrati itu mendatangi kantor DPRD setempat.

Mereka menagih janji dewan. Pasalnya, tidak semua perusahaan di wilayah Beji dan sekitarnya mau berpartisipasi dalam penanganan pencemaran anak sungai dan DAS Wrati.

Dari 32 proposal yang diajukan, hanya sembilan perusahaan yang mau berpartisipasi. “Ini, sangat tidak masuk akal. Karena itu kami datang ke sini untuk menagih janji dewan. Untuk membantu kami agar perusahaan-perusahaan yang ada mau berpartisipasi menangani DAS dan anak sungai Wrati,” kata Henry Sulfianto, koordinator tim DAS Sungai Wrati.

Henry menambahkan, pihaknya sudah berupaya untuk menghimpun swadaya. Hingga saat ini sudah terhimpun Rp 18 juta, Rp 6 juta di antaranya dari swadaya pribadi.

Pihaknya mengaku, sudah mendatangkan BBWS Brantas dan PU Jatim dan PU SDA Kabupaten Pasuruan untuk ke lokasi. Hal ini untuk sama-sama peduli dengan DAS dan anak sungai Wrati.

“Kami juga menagih DLH yang akan mendukung kami. Agar perusahaan-perusahaan menyalurkan CSR-nya dalam menangani pencemaran sungai Wrati. Kenyataannya, tidak ada support dari DLH,” ulasnya.

Pihaknya mengaku, kalau warga sudah bergejolak. Warga Kedungringin, Cangkringmalang, dan desa lain merasa resah. Jangan sampai mereka memilih tutup jalan seperti di Baujeng, Kecamatan Beji.

Mukharom, warga Cangkringmalang, Kecamatan Beji mengaku, sudah lebih dari 10 tahun sungai di wilayahnya tercemar. Selama itu pula, tidak ada perhatian nyata dari pemerintah.

Buktinya, bau tetap menyengat. “Kami sudah gerah. Meski begitu, kami tidak pernah anarkis. Kami bergerak alus,” tambahnya.

 

Terkendala Tenaga

Sekretaris DLH Kabupaten Pasuruan Aris menuturkan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sejatinya sudah dilakukan. Sampai aksi pembersihan sungai Wrati, pihak DLH juga terlibat.

Staf DLH Kabupaten Pasuruan Wawan mengaku, pengawasan limbah di wilayah Kabupaten Pasuruan terkendala dengan jumlah tenaga. Karena di Kabupaten Pasuruan, hanya ada satu pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang dimiliki DLH.

Ia menegaskan, DLH bukan tanpa tindakan. Tindakan step by step dalam penanganan pencemaran sungai Wrati sudah dilakukan. Termasuk memberikan paksaan pemerintah dalam pemulihan sungai. “Dan itu dalam progres. Jadi, kami tidak pasif. Kami sudah melakukan sesuai tahapan,” jelasnya.

Hal itu, tak cukup membuat anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Najib Setiawan puas. Politisi yang hidup di Kedungringin ini mengaku kecewa berat dengan DLH. Karena tidak ada ketegasan dari DLH untuk menindak perusahaan nakal pembuang limbah.

“Sudah, bekukan saja izinnya. Selama ini Pemkab tidak tegas. Tim DAS Sungai Wrati ini sebenarnya dibentuk hanya untuk membersihkan enceng gondok. Selebihnya, masalah pencemaran limbah, tanggung jawab DLH,” nilainya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Nik Sugiarti bakal mengoordinasikan Bapeda dan Disnaker kaitannya dengan program CSR karena merupakan koordinator CSR. Pihaknya pun akan melakukan pembicaraan lanjutan dengan instansi terkait untuk mengatasi persoalan Wrati. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Pencemaran anak sungai dan daerah aliran sungai (DAS) Wrati, terus dikeluhkan. Kamis (17/10) warga yang tergabung dalam tim DAS Wrati itu mendatangi kantor DPRD setempat.

Mereka menagih janji dewan. Pasalnya, tidak semua perusahaan di wilayah Beji dan sekitarnya mau berpartisipasi dalam penanganan pencemaran anak sungai dan DAS Wrati.

Dari 32 proposal yang diajukan, hanya sembilan perusahaan yang mau berpartisipasi. “Ini, sangat tidak masuk akal. Karena itu kami datang ke sini untuk menagih janji dewan. Untuk membantu kami agar perusahaan-perusahaan yang ada mau berpartisipasi menangani DAS dan anak sungai Wrati,” kata Henry Sulfianto, koordinator tim DAS Sungai Wrati.

Henry menambahkan, pihaknya sudah berupaya untuk menghimpun swadaya. Hingga saat ini sudah terhimpun Rp 18 juta, Rp 6 juta di antaranya dari swadaya pribadi.

Pihaknya mengaku, sudah mendatangkan BBWS Brantas dan PU Jatim dan PU SDA Kabupaten Pasuruan untuk ke lokasi. Hal ini untuk sama-sama peduli dengan DAS dan anak sungai Wrati.

“Kami juga menagih DLH yang akan mendukung kami. Agar perusahaan-perusahaan menyalurkan CSR-nya dalam menangani pencemaran sungai Wrati. Kenyataannya, tidak ada support dari DLH,” ulasnya.

Pihaknya mengaku, kalau warga sudah bergejolak. Warga Kedungringin, Cangkringmalang, dan desa lain merasa resah. Jangan sampai mereka memilih tutup jalan seperti di Baujeng, Kecamatan Beji.

Mukharom, warga Cangkringmalang, Kecamatan Beji mengaku, sudah lebih dari 10 tahun sungai di wilayahnya tercemar. Selama itu pula, tidak ada perhatian nyata dari pemerintah.

Buktinya, bau tetap menyengat. “Kami sudah gerah. Meski begitu, kami tidak pernah anarkis. Kami bergerak alus,” tambahnya.

 

Terkendala Tenaga

Sekretaris DLH Kabupaten Pasuruan Aris menuturkan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sejatinya sudah dilakukan. Sampai aksi pembersihan sungai Wrati, pihak DLH juga terlibat.

Staf DLH Kabupaten Pasuruan Wawan mengaku, pengawasan limbah di wilayah Kabupaten Pasuruan terkendala dengan jumlah tenaga. Karena di Kabupaten Pasuruan, hanya ada satu pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang dimiliki DLH.

Ia menegaskan, DLH bukan tanpa tindakan. Tindakan step by step dalam penanganan pencemaran sungai Wrati sudah dilakukan. Termasuk memberikan paksaan pemerintah dalam pemulihan sungai. “Dan itu dalam progres. Jadi, kami tidak pasif. Kami sudah melakukan sesuai tahapan,” jelasnya.

Hal itu, tak cukup membuat anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Najib Setiawan puas. Politisi yang hidup di Kedungringin ini mengaku kecewa berat dengan DLH. Karena tidak ada ketegasan dari DLH untuk menindak perusahaan nakal pembuang limbah.

“Sudah, bekukan saja izinnya. Selama ini Pemkab tidak tegas. Tim DAS Sungai Wrati ini sebenarnya dibentuk hanya untuk membersihkan enceng gondok. Selebihnya, masalah pencemaran limbah, tanggung jawab DLH,” nilainya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Nik Sugiarti bakal mengoordinasikan Bapeda dan Disnaker kaitannya dengan program CSR karena merupakan koordinator CSR. Pihaknya pun akan melakukan pembicaraan lanjutan dengan instansi terkait untuk mengatasi persoalan Wrati. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/