alexametrics
25.3 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Dana Pilkades Serentak Tidak Sama di Tiap Desa, Tergantung Jumlah Pemilih

KRAKSAAN, Radar Bromo – Tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo akan dilangsungkan November mendatang. Pihak panitia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk kelancaran giat itu. Dari 12 desa yang akan melakukan pilkades tersebut, besarannya tidak sama.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, dana total pelaksanaan tersebut yaitu Rp 643,630,650. Dana itu terbagi ke 12 desa yang akan menjalankan pilkades serentak.

Dari 12 desa itu paling banyak penerima anggaran yaitu Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan dengan anggaran sebesar Rp 71.887.250; kedua yaitu Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan sebesar Rp 63.605.500. Selanjutnya Desa Boto, Kecamatan Lumbang dengan anggaran Rp 59.633.750. Ketiga desa itulah yang menerima banyak dana.

Desa yang menerima dana paling minim yaitu Desa Clarak, Kecamatan Leces. Desa tersebut mendapatkan anggara berkisar Rp 45.020.650. Diatasnya yaitu Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton dengan anggaran Rp 46.667.500. Sedangkan lainnya mendapatkan anggaran hampir sama yaitu diatas Rp 50 juta.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Syamsul Huda mengatakan, pihaknya mengakui bahwa pembagian anggaran itu tidak sama. Itu disebabkan oleh jumlah hak pilih di desa itu. Jika jumlah hak pilih di desa banyak, maka otomatis mendapatkan anggaran besar.

“Kalau hak pilihnya sedikit ya anggarannya sedikit. Jadi tergantung hak pilih di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Syamsul itu menjelaskan, hak pilih di setiap desa dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Sehingga, data yang digunakan, adalah pemilu 17 April lalu. Pihaknya mendapatkan data tersebut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Kami koordinasi dengan KPU untuk mendapatkan data itu. Jadi data yang ada itu diadopsi dan digunakan dalam pilkades,” tuturnya.

Sampai kemarin itu, pihaknya belum berani memastikan berapa jumlah cakades yang mendaftarkan diri. Menurutnya, pihaknya belum mendapatkan lampiran dari panitia tingkat desa. Ia memastikan, laporan baru akan masuk pada hari ini.

“Besok baru masuk. Untuk hari ini kan hari terakhir. Jadi nunggu hari terakhir selesai baru kami dilapori. Kalau belum selesai kan belum berani dilaporkan,” tandasnya. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo akan dilangsungkan November mendatang. Pihak panitia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk kelancaran giat itu. Dari 12 desa yang akan melakukan pilkades tersebut, besarannya tidak sama.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, dana total pelaksanaan tersebut yaitu Rp 643,630,650. Dana itu terbagi ke 12 desa yang akan menjalankan pilkades serentak.

Dari 12 desa itu paling banyak penerima anggaran yaitu Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan dengan anggaran sebesar Rp 71.887.250; kedua yaitu Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan sebesar Rp 63.605.500. Selanjutnya Desa Boto, Kecamatan Lumbang dengan anggaran Rp 59.633.750. Ketiga desa itulah yang menerima banyak dana.

Desa yang menerima dana paling minim yaitu Desa Clarak, Kecamatan Leces. Desa tersebut mendapatkan anggara berkisar Rp 45.020.650. Diatasnya yaitu Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton dengan anggaran Rp 46.667.500. Sedangkan lainnya mendapatkan anggaran hampir sama yaitu diatas Rp 50 juta.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Syamsul Huda mengatakan, pihaknya mengakui bahwa pembagian anggaran itu tidak sama. Itu disebabkan oleh jumlah hak pilih di desa itu. Jika jumlah hak pilih di desa banyak, maka otomatis mendapatkan anggaran besar.

“Kalau hak pilihnya sedikit ya anggarannya sedikit. Jadi tergantung hak pilih di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Syamsul itu menjelaskan, hak pilih di setiap desa dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Sehingga, data yang digunakan, adalah pemilu 17 April lalu. Pihaknya mendapatkan data tersebut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Kami koordinasi dengan KPU untuk mendapatkan data itu. Jadi data yang ada itu diadopsi dan digunakan dalam pilkades,” tuturnya.

Sampai kemarin itu, pihaknya belum berani memastikan berapa jumlah cakades yang mendaftarkan diri. Menurutnya, pihaknya belum mendapatkan lampiran dari panitia tingkat desa. Ia memastikan, laporan baru akan masuk pada hari ini.

“Besok baru masuk. Untuk hari ini kan hari terakhir. Jadi nunggu hari terakhir selesai baru kami dilapori. Kalau belum selesai kan belum berani dilaporkan,” tandasnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/