alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Bahas Penggunaan Sistem Sewa Angkutan Pelajar di Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Dalam waktu dekat, sistem pembayaran angkutan pelajar di Kota Probolinggo akan diubah. Jika saat ini disubsidi pemerintah, ke depan akan diberlakukan sistem sewa.

Hal itu disampaikan Purwantoro Novianto, kabid Lalin di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo. Menurutnya, selama ini biaya angkutan pelajar di kota disubsidi oleh pemerintah.

Namun, subsidi angkutan pelajar itu harus disertai dengan perangkat tertentu. Berdasarkan aturan baru, subsidi oleh pemerintah boleh dilakukan, jika disertai dengan tim audit independen.

Dalam hal ini, Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP) harus memiliki tim audit independen yang dibiayai ASAP dan hal itu, menurut Purwantoro, memberatkan ASAP.

Karena itu, subsidi angkutan pelajar tidak bisa dilakukan. Sebagai penggantinya, angkutan pelajar akan dibiayai dengan sistem sewa.

Namun, memang hal ini masih dalam pembahasan. Karena itu, Purwantoro mengaku belum bisa menjelaskan dengan detail teknis proses sewa itu seperti apa.

Dijelaskannya, selama ini angkutan pelajar disubsidi pemerintah sebesar Rp 30 ribu per siswa tiap bulan. Dengan subsidi ini, wali murid membayar Rp 120 ribu per siswa tiap bulan.

“Jadi, biaya yang diterima sopir angkot tiap bulan Rp 150 ribu per siswa,” bebernya.

Dari data yang ada, saat ini ada tiga sekolah yang memanfaatkan angkutan pelajar tersebut. Yakni, SMPN 6, MAN 1, dan SMP LB. Sebanyak 11 angkot dilibatkan dalam program ini.

“Namun dengan sistem zonasi sekolah, jumlah siswa yang ikut angkutan pelajar jadi berkurang. Sehingga, saat ini ada 10 angkutan yang terlibat dengan jumlah siswa 160,” bebernya.

Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi membenarkan rencana penggunaan sistem sewa untuk angkutan pelajar. Memang, saat ini masih diberlakukan subsidi.

Namun, ke depan cara lain akan dicoba selain subsidi. Sebab, pemberlakukan sistem subsidi mewajibkan ASAP memiliki tim audit independen. Dengan konsekuensi biaya tim audit ditanggung ASAP.

“Biaya tersebut harus ditanggung ASAP. Tentunya hal tersebut memberatkan,” pungkasnya. (rpd/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Dalam waktu dekat, sistem pembayaran angkutan pelajar di Kota Probolinggo akan diubah. Jika saat ini disubsidi pemerintah, ke depan akan diberlakukan sistem sewa.

Hal itu disampaikan Purwantoro Novianto, kabid Lalin di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo. Menurutnya, selama ini biaya angkutan pelajar di kota disubsidi oleh pemerintah.

Namun, subsidi angkutan pelajar itu harus disertai dengan perangkat tertentu. Berdasarkan aturan baru, subsidi oleh pemerintah boleh dilakukan, jika disertai dengan tim audit independen.

Dalam hal ini, Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP) harus memiliki tim audit independen yang dibiayai ASAP dan hal itu, menurut Purwantoro, memberatkan ASAP.

Karena itu, subsidi angkutan pelajar tidak bisa dilakukan. Sebagai penggantinya, angkutan pelajar akan dibiayai dengan sistem sewa.

Namun, memang hal ini masih dalam pembahasan. Karena itu, Purwantoro mengaku belum bisa menjelaskan dengan detail teknis proses sewa itu seperti apa.

Dijelaskannya, selama ini angkutan pelajar disubsidi pemerintah sebesar Rp 30 ribu per siswa tiap bulan. Dengan subsidi ini, wali murid membayar Rp 120 ribu per siswa tiap bulan.

“Jadi, biaya yang diterima sopir angkot tiap bulan Rp 150 ribu per siswa,” bebernya.

Dari data yang ada, saat ini ada tiga sekolah yang memanfaatkan angkutan pelajar tersebut. Yakni, SMPN 6, MAN 1, dan SMP LB. Sebanyak 11 angkot dilibatkan dalam program ini.

“Namun dengan sistem zonasi sekolah, jumlah siswa yang ikut angkutan pelajar jadi berkurang. Sehingga, saat ini ada 10 angkutan yang terlibat dengan jumlah siswa 160,” bebernya.

Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi membenarkan rencana penggunaan sistem sewa untuk angkutan pelajar. Memang, saat ini masih diberlakukan subsidi.

Namun, ke depan cara lain akan dicoba selain subsidi. Sebab, pemberlakukan sistem subsidi mewajibkan ASAP memiliki tim audit independen. Dengan konsekuensi biaya tim audit ditanggung ASAP.

“Biaya tersebut harus ditanggung ASAP. Tentunya hal tersebut memberatkan,” pungkasnya. (rpd/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/