alexametrics
26.2 C
Probolinggo
Monday, 4 July 2022

Belum Kantongi Izin, Dewan Desak Hentikan Proyek Tempat Karaoke

MAYANGAN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo kembali menemukan pembangunan gedung tidak berizin. Karena itu, pembangunan tersebut langsung dihentikan.

Dari pantauan Radar Bromo, gedung tersebut berada di Jalan Brigjen Katamso, Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Ada dua bangunan yang sedang dalam proses pembangunan di lokasi tersebut. Satu bangunan terdiri atas 2 lantai menghadap selatan dan satu lagi bangunan terdiri lebih dari 3 lantai menghadap ke barat.

Di lahan tersebut juga berdiri bangunan rumah tinggi milik pemilik bangunan. Meskipun ada sejumlah tukang, namun tidak terlihat aktivitas pembangunan. Hanya material bangunan terhampar di lokasi tersebut.

Sayangnya, pemilik bangunan tersebut tidak ada di tempat saat Komisi III DPRD Kota Probolinggo datang. Rombongan hanya bertemu dengan Saten, ibu dari Ari Wibowo, pemilik bangunan tersebut.

”Anak saya tidak ada, keluar kota. Setahu saya bangunan ini mau dibuat untuk hotel,” ujarnya.

Komisi III pun menyampaikan pada Saten agar pembangunan dihentikan. Sebab, bangunan itu tidak berizin. Sementara Saten hanya bisa pasrah.

Setelah melihat kondisi bangunan, rombongan Komisi III mendatangi rumah warga yang berada di belakang gedung tersebut. Bagian belakang bangunan tersebut, berdempetan dengan rumah warga. Bahkan, sebagian proyek pembangunan gedung tersebut juga masuk di lingkungan permukiman warga.

Satikan misalnya, rumahnya persis bersebelahan dengan bangunan yang sedang dibangun. Bahkan, bagian depan rumahnya tertutup oleh bagian pembangunan itu.

“Rumah saya retak-retak dari depan sampai belakang rumah. Cuma dapat kompensasi Rp 500 ribu. Itu, tidak cukup untuk memperbaiki rumah,” ujarnya.

Bahkan, Satikan mengaku takut di rumah, terutama ketika hujan. Perasaan waswas takut bangunan rumahnya runtuh. “Saya takut tidur di rumah. Terutama saat hujan angin,” ujarnya.

Satikan mengungkapkan, dalam perizinannya, pemilik bangunan mengajukan denah 5 lantai. Kemudian ketika meminta izin HO, ternyata sudah ada dari RT dan RW.

“RT dan RW sudah tanda tangan dulu. Warga diintervensi buat ikut. Saya tidak mau, Pak. RT sebetulnya harus ikut warga dulu. Baru RW, kemudian ke kelurahan. Ini kok dibalik? Ada apa sebenarnya,” ujarnya.

Satikan pun berharap, pemilik bangunan bersedia mengganti rumahnya. “Tapi, tergantung pada keluarga apa memang mau dengan rumah yang disiapkan. Rumah ini sudah tidak layak huni. Retak-retak dari depan sampai belakang,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Abas, camat Mayangan, Kota Probolinggo mengungkapkan, pada 2009 pemilik sudah mengajukan izin bangunan tersebut. “Saat itu izinnya adalah untuk tempat hiburan. Ada tempat main biliar juga,” ujarnya.

Sementara itu, Sitrin Suhartono, kabid Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengungkapkan, pemilik sudah mengajukan izin prinsip sebagai tempat karaoke. “Namun, ketika diproses izin prinsip, yang bersangkutan tidak datang. Sehingga, perizinan tidak diproses,” ujarnya.

Di sisi lain, Agus Rianto, ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo memastikan, bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. “Maka, Satpol PP wajib menutup dan menghentikan kegiatan pembangunan tersebut. Besok sudah harus dipasang plang tulisan penghentian pembangunan,” ujarnya.

Langkah penutupan ini dilakukan Komisi III juga untuk membantah bahwa penutupan hanya dilakukan untuk bangunan kecil. Seperti rumah salah satu guru di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. “Bangunan besar yang tidak berizin juga harus ditutup,” ujarnya.

Selain itu, Komisi III juga menemukan bahwa sebagian tanah yang digunakan untuk pembangunan dalam status sengketa. “Penutupan ini dilakukan sampai IMB selesai diurus oleh pemilik bangunan,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III juga telah menghentikan pembangunan rumah seorang guru bernama Ali Wafa yang ada di Kelurahan Pilang. Rumah tersebut selain belum memiliki IMB, namun juga berdiri di atas lahan pengairan. (put/hn)

MAYANGAN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo kembali menemukan pembangunan gedung tidak berizin. Karena itu, pembangunan tersebut langsung dihentikan.

Dari pantauan Radar Bromo, gedung tersebut berada di Jalan Brigjen Katamso, Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Ada dua bangunan yang sedang dalam proses pembangunan di lokasi tersebut. Satu bangunan terdiri atas 2 lantai menghadap selatan dan satu lagi bangunan terdiri lebih dari 3 lantai menghadap ke barat.

Di lahan tersebut juga berdiri bangunan rumah tinggi milik pemilik bangunan. Meskipun ada sejumlah tukang, namun tidak terlihat aktivitas pembangunan. Hanya material bangunan terhampar di lokasi tersebut.

Sayangnya, pemilik bangunan tersebut tidak ada di tempat saat Komisi III DPRD Kota Probolinggo datang. Rombongan hanya bertemu dengan Saten, ibu dari Ari Wibowo, pemilik bangunan tersebut.

”Anak saya tidak ada, keluar kota. Setahu saya bangunan ini mau dibuat untuk hotel,” ujarnya.

Komisi III pun menyampaikan pada Saten agar pembangunan dihentikan. Sebab, bangunan itu tidak berizin. Sementara Saten hanya bisa pasrah.

Setelah melihat kondisi bangunan, rombongan Komisi III mendatangi rumah warga yang berada di belakang gedung tersebut. Bagian belakang bangunan tersebut, berdempetan dengan rumah warga. Bahkan, sebagian proyek pembangunan gedung tersebut juga masuk di lingkungan permukiman warga.

Satikan misalnya, rumahnya persis bersebelahan dengan bangunan yang sedang dibangun. Bahkan, bagian depan rumahnya tertutup oleh bagian pembangunan itu.

“Rumah saya retak-retak dari depan sampai belakang rumah. Cuma dapat kompensasi Rp 500 ribu. Itu, tidak cukup untuk memperbaiki rumah,” ujarnya.

Bahkan, Satikan mengaku takut di rumah, terutama ketika hujan. Perasaan waswas takut bangunan rumahnya runtuh. “Saya takut tidur di rumah. Terutama saat hujan angin,” ujarnya.

Satikan mengungkapkan, dalam perizinannya, pemilik bangunan mengajukan denah 5 lantai. Kemudian ketika meminta izin HO, ternyata sudah ada dari RT dan RW.

“RT dan RW sudah tanda tangan dulu. Warga diintervensi buat ikut. Saya tidak mau, Pak. RT sebetulnya harus ikut warga dulu. Baru RW, kemudian ke kelurahan. Ini kok dibalik? Ada apa sebenarnya,” ujarnya.

Satikan pun berharap, pemilik bangunan bersedia mengganti rumahnya. “Tapi, tergantung pada keluarga apa memang mau dengan rumah yang disiapkan. Rumah ini sudah tidak layak huni. Retak-retak dari depan sampai belakang,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Abas, camat Mayangan, Kota Probolinggo mengungkapkan, pada 2009 pemilik sudah mengajukan izin bangunan tersebut. “Saat itu izinnya adalah untuk tempat hiburan. Ada tempat main biliar juga,” ujarnya.

Sementara itu, Sitrin Suhartono, kabid Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengungkapkan, pemilik sudah mengajukan izin prinsip sebagai tempat karaoke. “Namun, ketika diproses izin prinsip, yang bersangkutan tidak datang. Sehingga, perizinan tidak diproses,” ujarnya.

Di sisi lain, Agus Rianto, ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo memastikan, bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. “Maka, Satpol PP wajib menutup dan menghentikan kegiatan pembangunan tersebut. Besok sudah harus dipasang plang tulisan penghentian pembangunan,” ujarnya.

Langkah penutupan ini dilakukan Komisi III juga untuk membantah bahwa penutupan hanya dilakukan untuk bangunan kecil. Seperti rumah salah satu guru di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. “Bangunan besar yang tidak berizin juga harus ditutup,” ujarnya.

Selain itu, Komisi III juga menemukan bahwa sebagian tanah yang digunakan untuk pembangunan dalam status sengketa. “Penutupan ini dilakukan sampai IMB selesai diurus oleh pemilik bangunan,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III juga telah menghentikan pembangunan rumah seorang guru bernama Ali Wafa yang ada di Kelurahan Pilang. Rumah tersebut selain belum memiliki IMB, namun juga berdiri di atas lahan pengairan. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/