Soal Perampingan OPD di Pemkot Probolinggo, Begini Kata DPRD

PROBOLINGGO – Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo, mendapat atensi dari DPRD setempat. DPRD mewanti-wanti agar rencana perampingan itu tidak melanggar aturan. Karena itu, harus dikonsultasikan lebih dulu.

Hal itu seperti diungkapkan Mukhlas Kurniawan, wakil ketua I DPRD Kota Probolinggo. Menurutnya, DPRD sudah mengetahui rencana perampingan itu.

“Selama tidak melanggar peraturan, tidak masalah. Jika perlu dilakukan konsultasi agar tidak menabrak peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, perampingan jelas membutuhkan revisi Perda Kelembagaan. Tentunya untuk melakukan revisi ini perlu konsultasi.

“Bisa dengan Biro Hukum maupun dengan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Di sisi lain, revisi perda jelas harus masuk dalam program penyusunan peraturan daerah. Namun, revisi Perda Kelembagaan ini belum masuk dalam program penyusunan peraturan daerah.

“Jika memang revisi perda ini merupakan hal yang mendesak untuk masuk dalam pembahasan perda, bisa dimasukkan dalam Program Penyusunan Peraturan Daerah,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Roy Amran, wakil ketua II DPRD Kota Probolinggo. Menurutnya, sampai saat ini revisi perda kelembagaan belum diajukan oleh eksekutif.

“Sampai saat ini revisi Perda Kelembagaan belum masuk di DPRD. Bisa dimasukkan jika memang revisi itu mendesak untuk dilakukan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Probolinggo berencana merampingkan OPD di lingkungannya. Ada beberapa OPD yang dilebur dengan OPD lain, ada juga yang dibentuk baru.

Seperti Bagian Humas dan Protokol dilebur ke Diskominfo dan Bagian Umum. Bagian Administrasi Pembangunan akan dilebur ke Bagian Perekonomian dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB akan dilebur dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dinas Perikanan akan bergabung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dinas Tenaga Kerja digabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Perumahan dan Permukiman akan digabung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (put/hn)