Tak Dapat Dispensasi Waktu, Calon Kades Masangan Lapor Kecamatan

BANGIL, Radar Bromo – Gara-gara berkas pencalonan kepala desanya tak diterima panitia, Saiful, 54, mendatangi kantor Kecamatan Bangil. Warga Masangan, Kecamatan Bangil, ini meminta agar ada dispensasi waktu untuk melengkapi kekurangan berkasnya.

Lelaki yang mengaku sempat bekerja sebagai lawyer di Arab Saudi itu datang tidak sendirian. Melainkan bersama sejumlah pendukungnya.

Menurut Saiful, penolakan berkas pendaftaran oleh pihak Panitia Pilkades Masangan, Kecamatan Bangil, bermula dari perbedaan nama yang tertera di ijazah dengan KTP. Dalam ijazah tersebut, nama yang dipakai adalah Saiful.

Sementara dalam KTP-nya, tertulis H. Yusuf Saifullah Arroniry. Ia sempat melakukan pengajuan Penetapan Beda Nama ke PN Bangil. Pengajuan itu dilayangkannya 4 September 2019.

Sambil menunggu surat dari PN turun, ia pun mengurus persyaratan lain. Termasuk tes kesehatan ataupun bebas narkoba serta bebas HIV/AIDS dan persyaratan lainnya.

Ia juga sempat mengurus KK dan KTP ke Dispendukcapil. Namun, pengajuan perubahan nama di KTP-nya tak kunjung turun. Hingga menjelang batas waktu pendaftaran.

Ia pun menyerahkan berkas-berkas yang dimiliki ke pihak panitia. Sayangnya, berkasnya tidak diterima. “Sampai tanggal 12 September kemudian, berkas yang saya miliki saya serahkan. Tapi, pihak panitia tidak mau menerimanya,” sambungnya.

Hal inilah yang membuatnya kecewa. Padahal, surat keterangan permohonan beda nama dari PN sudah diterimanya. Namun, pihak panitia tidak juga mau menerima. “Saya jelas kecewa. Hak saya untuk mendaftar terasa dirampas,” imbuhnya.

Pihaknya berharap ada dispensasi waktu. Sehingga, pihaknya bisa melengkapi kekurangan persyaratan agar bisa mendaftar. “Yang pakai ijazah kesetaraan saja bisa. Masa, dispensasi waktu untuk saya yang ijazahnya formal tidak bisa diberi dispensasi?” gerutunya.

Camat Bangil Agus Supriyanto mengaku, pihaknya hanya memediasi kedua pihak. Baik panitia ataupun pihak Saiful. Pihaknya pun tak punya kewenangan terkait pilkades tersebut. “Karena masalah pendaftaran itu, sepenuhnya kewenangan pilkades. Kami di sini hanya memediasi kedua pihak,” tukasnya. (one/mie)