alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Panwaslu Ingatkan Larangan Kampanye di Luar Jadwal

KRAKSAAN – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo, mengingatkan para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan partai politik untuk tidak melanggar masa kampanye. Panwaslu juga mengingatkan, berkampanye di luar jadwal melanggar aturan.

Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib mengatakan, larangan kampanye berlaku sampai masa jadwal kampanye pada 23 September 2018. Larangan ini juga berlaku pada partai politik. “Saat ini belum masuk masa kampanye,” ujarnya.

Menurutnya, 16 partai politik memang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019, sejak 17 Februari. Namun, berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKPU tentang Kampanye Pemilu, kampanye dilarang sebelum memasuki masa kampanye. “Kecuali sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai,” ujarnya.

Qorib mengatakan, foto bacaleg pada baleho juga tidak diperbolehkan jika terdapat logo dan nomor urut partai politik. “Bagi caleg yang ditetapkan nanti, secara otomatis juga berlaku larangan kampanye hingga jadwal kampanye yang telah ditentukan,” ujarnya.

Menurutnya, larangan memasang atribut ini merupakan bentuk pencegahan. Ini berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017. Jika diketahui ada kampanye di luar jadwal, pihaknya akan menindaklanjuti ke partai politik. “Sudah kami kirim surat imbauan kepada 16 partai politik, Rabu lalu (8/8),” ujarnya.

Pihaknya berharap semua peserta pemilu, baik partai politik dan caleg, bersemangat mematuhi peraturan. Ini dalam rangka menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegrasi. “Kami yakin mereka patuh pada undang-undang,” ujarnya.

Rapat pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di 330 PPS se-Kabupaten Probolinggo, yang akan digelar KPU Kabupaten Probolinggo juga jadi perhatian Panwaslu. Menurutnya, pengawas tingkat PPS sudah harus melakukan singkronisasi dengan setiap PPS. Terutama, terkait pemilih yang masuk dan yang keluar. “Ini perlu dicermati saat singkrinisasi. Sehingga, tidak terjadi penambahan da pengurangan DPSHP ke tingkat kecamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Perencanaan dan Data Sugeng Harianto mengatakan, sesuai tahapan rapat pleno DPSHP digelar di 330 PPS hari ini. “Kalau ada masukan bisa disampaikan. Seperti warga meninggal dan warga pindah domisili,” ujarnya. (hil/rud)

KRAKSAAN – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo, mengingatkan para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan partai politik untuk tidak melanggar masa kampanye. Panwaslu juga mengingatkan, berkampanye di luar jadwal melanggar aturan.

Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib mengatakan, larangan kampanye berlaku sampai masa jadwal kampanye pada 23 September 2018. Larangan ini juga berlaku pada partai politik. “Saat ini belum masuk masa kampanye,” ujarnya.

Menurutnya, 16 partai politik memang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019, sejak 17 Februari. Namun, berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKPU tentang Kampanye Pemilu, kampanye dilarang sebelum memasuki masa kampanye. “Kecuali sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai,” ujarnya.

Qorib mengatakan, foto bacaleg pada baleho juga tidak diperbolehkan jika terdapat logo dan nomor urut partai politik. “Bagi caleg yang ditetapkan nanti, secara otomatis juga berlaku larangan kampanye hingga jadwal kampanye yang telah ditentukan,” ujarnya.

Menurutnya, larangan memasang atribut ini merupakan bentuk pencegahan. Ini berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017. Jika diketahui ada kampanye di luar jadwal, pihaknya akan menindaklanjuti ke partai politik. “Sudah kami kirim surat imbauan kepada 16 partai politik, Rabu lalu (8/8),” ujarnya.

Pihaknya berharap semua peserta pemilu, baik partai politik dan caleg, bersemangat mematuhi peraturan. Ini dalam rangka menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegrasi. “Kami yakin mereka patuh pada undang-undang,” ujarnya.

Rapat pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di 330 PPS se-Kabupaten Probolinggo, yang akan digelar KPU Kabupaten Probolinggo juga jadi perhatian Panwaslu. Menurutnya, pengawas tingkat PPS sudah harus melakukan singkronisasi dengan setiap PPS. Terutama, terkait pemilih yang masuk dan yang keluar. “Ini perlu dicermati saat singkrinisasi. Sehingga, tidak terjadi penambahan da pengurangan DPSHP ke tingkat kecamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo Divisi Perencanaan dan Data Sugeng Harianto mengatakan, sesuai tahapan rapat pleno DPSHP digelar di 330 PPS hari ini. “Kalau ada masukan bisa disampaikan. Seperti warga meninggal dan warga pindah domisili,” ujarnya. (hil/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/