Ada Honorer Mundur usai Kecewa Regulasi CPNS, Ini Kata Kadispendik

BANGIL – Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan merespons keputusan salah satu pegawai honorer K2 yang mundur karena tidak terakomodasi dalam perekrutan CPNS. Penyebabnya, karena usianya melebihi usia maksimal. Sementara pemkab tidak bisa berbuat banyak karena aturan itu diputuskan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan Iswahyudi. Ia merespons keputusan mundurnya Talap, 40, tukang kebun atau Pembantu Pelaksana Sekolah Dasar (PPSD) di SD Negeri Gerongan, Kecamatan Kraton. Seharusnya, menurut Iswahyudi, Talap ataupun honorer lain yang bernasib sama, bisa lebih bersabar.

“Mundur atau tidak sebenarnya urusan pribadi. Aturan K2 sudah jelas. Seharusnya diikuti dan jangan ikut-ikutan mogok seperti daerah lain. Yang rugi kan diri sendiri,” tandas dia.

Terlebih lagi, pemkab membuat kebijakan dengan pemberian honor pengganti transport. Meskipun ia mengakui jika nilainya tidak besar. “Seharusnya hal itu bisa membuat honorer K2 lebih bisa bersabar. Karena kami juga berharap, mudah-mudahan pemerintah pusat mengubah keputusannya,” katanya.

Sementara itu, Talap memutuskan mundur dari pekerjaannya. Ia memilih untuk berhenti, setelah kesempatan untuk menjadi CPNS pupus. Itu, setelah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018 membatasi usia honorer K2 yang bisa mendaftar CPNS maksimal 35 tahun.

Menurut Talap, pengunduran dirinya dilayangkan Rabu (10/10). Bukti pengunduran diri itu ditandai dengan surat bermaterai ke pihak sekolah. “Saya memilih untuk mundur dari PPSD per hari ini (Rabu, Red),” ungkapnya melalui sambungan seluler.

Warga asal Gerongan, Kecamatan Kraton, ini mengambil keputusan berani karena nasibnya sebagai pegawai tidak jelas. Ia mengaku sudah 15 tahun mengabdi. Sayangnya, keinginan diangkat menjadi PNS tak kunjung terealisasi.

Talap mengaku, selama ini ia memang mendapatkan honor dari sekolah sebesar Rp 500 ribu. Selain itu, ia juga mendapatkan insentif dari pemkab sebesar Rp 600 ribu. Jumlah itu diakuinya masih minim.

“Memang sudah dapat dari sekolah dan pemkab. Tapi, dengan kondisi ekonomi saat ini, kurang. Makanya saya memilih mundur. Buat apa dipertahankan, sementara pemerintah tidak memberikan perhatian,” katanya. Pascamundur, Talap mengaku bakal menjadi pedagang buah sebagai ganti pekerjaannya. (one/rf/mie)