Target Retribusi Pasar di Kota Probolinggo Tak Tercapai

CARI REZEKI: Salah seorang pedagang di Pasar Baru, Kota Probolinggo, menunggu pembeli. Tahun kemarin, target retribusi pelayanan pasar tak mencapai target. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Dua sumber pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo selama tahun 2019 tak tercapai. Yakni, retribusi pelayanan pasar dan dan hasil pengelolaan dana bergulir.

Pada 2019, retribusi pelayanan pasar ditarget mencapai Rp 1,6 miliar, namun hanya terealisasi Rp 1,021 miliar atau 62 persen. Sedangkan, hasil pengelolaan dana bergulir ditargetkan Rp 250 juta dan hanya terealisasi Rp 84 juta atau 33,6 persen. Karenanya, insentif petugas pemungut retribusi layanan pasar tidak cair 100 persen. Dari anggaran yang disiapkan Rp 89 juta, hanya cair Rp 7,7 juta.

Kemarin, permasalah ini menjadi bahasan serius dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Kota Probolinggo. RDP ini menindaklanjuti temuan Komisi II saat sidak ke Pasar Baru, Senin lalu. Saat itu, mereka menemukan adanya petugas pemungut retribusi yang tidak mengetahui adanya insentif baginya.

Padahal, setiap tahun selalu dianggarkan 5 persen dari total target PAD retribusi layanan pasar. Kepala DKUPP Kota Probolinggo Gatot Wahyudi mengatakan, dari sejumlah retribusi, hanya retribusi penggunaan kekayaan daerah yang memenuhi target dari tidak objek retribusi pasar. Retribusi jasa usaha penggunaan kekayaan daerah ditargetkan Rp 154,246 juta, realisasi mencapai Rp 223 juta. “Persentasenya melebihi 100 persen atau sekitar 144 persen dari target,” ujarnya.

Sedangkan, retribusi pelayanan pasar dan pengelolaan dana bergulir sama-sama tidak tercapai. “Sehingga, insentif yang dicairkan hanya untuk penggunaan kekayaan daerah sebesar Rp 7,7 juta,” ujar Gatot.

Menurutnya, dasar insentif untuk pemungut pajak daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam PP itu disebutkan insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dengan ketentuan, target pajak daerah dan retribusi daerah tercapai.

“Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya,” jelas Gatot.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Slamet Swantoro. “Ada penjelasan terkait target retribusi daerah dan pajak daerah untuk setiap triwulan. Triwulan pertama 15 persen, triwulan ke-II 40 persen, triwulan ke-III 75 persen, dan triwulan IV mencapai 100 persen,” jelasnya.

Slamet juga menjelaskan, rekening retribusi pelayanan pasar ini mencakup untuk semua pasar di Kota Probolinggo. Artinya, tidak dipisah untuk setiap pasar. “Kami mengacu pada Permendagri terkait kode rekening. Jadi, semua pasar rekeningnya satu, yaitu rekening retribusi pelayanan pasar,” ujarnya menanggapi masukan DPRD untuk pemisahan rekening pelayanan pasar.

Anggota Komisi II Hamid Rusdi menyayangkan banyaknya petugas pemungut retribusi yang tidak mengetahui mengenai insentif pajak daerah dan retribusi. “Seharusnya diberitahu agar pemungut bisa semangat. Apakah ini kelalaian atau kesengajaan. Jika sengaja, itu sudah parah sekali. Beri penjelasan rinci mengenai insentif ini supaya mereka semangat dalam bekerja,” ujarnya. (put/rud)