alexametrics
28.3 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Polemik Mutasi Pegawai Pemkot Pasuruan, DPRD Bentuk Pansus

PASURUAN – DPRD Kota Pasuruan masih menyoal kebijakan Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo memutasi sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkot Pasuruan. Setelah mendesak pembatalan mutasi hingga menjadi polemik, dewan lalu membentuk panitia khusus (pansus).

Rabu (8/5), pansus mutasi pejabat yang terdiri atas 10 anggota itu mulai melakukan pemeriksaan. Dalam agenda pertama itu, pansus memanggil pejabat dari unsur Badan Pertimbangan Pejabat dan Kepangkatan (Baperjakat). Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, rapat yang memakan waktu sekitar tiga jam itu berlangsung tertutup.

Ketua Pansus Mutasi Pejabat Moch Arief Ilham mengatakan, selama pembahasan rapat, pansus meminta Baperjakat menjelaskan keabsahan kebijakan mutasi tersebut. Terutama, terkait posisi wakil wali kota dalam mengambil kebijakan tersebut.

Tak berbeda dengan keterangan yang sempat disampaikan Raharto Teno Prasetyo. Apabila kebijakan mutasi itu telah didasari dengan adanya izin atau persetujuan dari Mendagri. Kata Arief, pejabat yang dipanggil dalam rapat pansus juga menjawab serupa.

“Saya tunggu buktinya, surat dari Mendagri kalau memang ada persetujuan. Kami minta bukti. Karena Plt Wali Kota selama ini bicara di media kan ada, makanya kami minta buktinya,” ungkap dia.

Sementara, Jawa Pos Radar Bromo sempat menemui Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo di Gedung Untung Suropati. Kepada wartawan, Teno terbilang irit bicara ketika ditanya mengenai kebijakan mutasi tersebut.

Ia bahkan kembali bertanya jika pertanyaan tersebut telah terjawab oleh BKD. “Bukannya sudah dijelaskan sama BKD? Ditunggu saja nanti beritanya. Insya Allah sesuai dengan peraturan kita menjalankannya,” jelasnya.

Saat disinggung tentang langkah dewan yang membentuk panitia khusus mutasi pejabat, Teno menjawab singkat lalu bergegas meninggalkan wartawan. “Coba dibaca undang-undangnya,” jelasnya. (tom/rf)

PASURUAN – DPRD Kota Pasuruan masih menyoal kebijakan Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo memutasi sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkot Pasuruan. Setelah mendesak pembatalan mutasi hingga menjadi polemik, dewan lalu membentuk panitia khusus (pansus).

Rabu (8/5), pansus mutasi pejabat yang terdiri atas 10 anggota itu mulai melakukan pemeriksaan. Dalam agenda pertama itu, pansus memanggil pejabat dari unsur Badan Pertimbangan Pejabat dan Kepangkatan (Baperjakat). Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, rapat yang memakan waktu sekitar tiga jam itu berlangsung tertutup.

Ketua Pansus Mutasi Pejabat Moch Arief Ilham mengatakan, selama pembahasan rapat, pansus meminta Baperjakat menjelaskan keabsahan kebijakan mutasi tersebut. Terutama, terkait posisi wakil wali kota dalam mengambil kebijakan tersebut.

Tak berbeda dengan keterangan yang sempat disampaikan Raharto Teno Prasetyo. Apabila kebijakan mutasi itu telah didasari dengan adanya izin atau persetujuan dari Mendagri. Kata Arief, pejabat yang dipanggil dalam rapat pansus juga menjawab serupa.

“Saya tunggu buktinya, surat dari Mendagri kalau memang ada persetujuan. Kami minta bukti. Karena Plt Wali Kota selama ini bicara di media kan ada, makanya kami minta buktinya,” ungkap dia.

Sementara, Jawa Pos Radar Bromo sempat menemui Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo di Gedung Untung Suropati. Kepada wartawan, Teno terbilang irit bicara ketika ditanya mengenai kebijakan mutasi tersebut.

Ia bahkan kembali bertanya jika pertanyaan tersebut telah terjawab oleh BKD. “Bukannya sudah dijelaskan sama BKD? Ditunggu saja nanti beritanya. Insya Allah sesuai dengan peraturan kita menjalankannya,” jelasnya.

Saat disinggung tentang langkah dewan yang membentuk panitia khusus mutasi pejabat, Teno menjawab singkat lalu bergegas meninggalkan wartawan. “Coba dibaca undang-undangnya,” jelasnya. (tom/rf)

MOST READ

BERITA TERBARU

/