alexametrics
31.7 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Tangani 53 Kasus, Persoalan Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Didominasi PHK

BUGUL KIDUL, Radar Bromo – Kasus ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, masih terus terjadi. Sampai akhir November 2019, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, telah menangani 53 kasus. Paling banyak terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga 65 persen.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI-Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan Samsul Arifin, mengatakan sejak Januari-November 2019, ada 53 kasus yang ditangani dan dimediasi Disnaker. “Dari jumlah 53 kasus tersebut, 51 kasus sudah selesai ditangani dan 2 kasus masih proses di Pengadilan Hubungan Industrial,” ujarnya.

Kasus ketenagakerjaan yang ditangani beragam, namun setidaknya ada tiga kategori. Mulai permasalahan hak, PHK, dan permasalahan kepentingan. Samsul mengatakan, paling tinggi terkait masalah PHK yang mencapai 65 persen. “Kasus PHK bermacam-macam. Seperti haknya yang tidak bisa diterima pekerja, sehingga perlu mediasi di Disnaker,” ujarnya.

Kedua disusul kasus permasalahan hak yang mencapai 26 persen. Masalah ini biasanya, karena gaji atau tunjangan hari raya (THR) yang besarnya tidak sesuai. Terakhir, masalah kepentingan ada 9 persen. Masalah ini biasanya karyawan yang ingin diangkat menjadi pengawai kontrak dan sebagainya.

Samsul Arifin mengatakan, pihaknya sifatnya hanya sebagai mediator dengan mendatangkan karyawan dan pemberi kerja atau perusahaan. “Jika tetap tidak ada kesepakatan dan Disnaker sudah memberikan anjuran dari mediator, maka terserah dari tenaga kerja atau perusahaan. Jika masih tidak sepakat bisa melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya,” jelasnya. (eka/rud)

BUGUL KIDUL, Radar Bromo – Kasus ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, masih terus terjadi. Sampai akhir November 2019, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, telah menangani 53 kasus. Paling banyak terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga 65 persen.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI-Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan Samsul Arifin, mengatakan sejak Januari-November 2019, ada 53 kasus yang ditangani dan dimediasi Disnaker. “Dari jumlah 53 kasus tersebut, 51 kasus sudah selesai ditangani dan 2 kasus masih proses di Pengadilan Hubungan Industrial,” ujarnya.

Kasus ketenagakerjaan yang ditangani beragam, namun setidaknya ada tiga kategori. Mulai permasalahan hak, PHK, dan permasalahan kepentingan. Samsul mengatakan, paling tinggi terkait masalah PHK yang mencapai 65 persen. “Kasus PHK bermacam-macam. Seperti haknya yang tidak bisa diterima pekerja, sehingga perlu mediasi di Disnaker,” ujarnya.

Kedua disusul kasus permasalahan hak yang mencapai 26 persen. Masalah ini biasanya, karena gaji atau tunjangan hari raya (THR) yang besarnya tidak sesuai. Terakhir, masalah kepentingan ada 9 persen. Masalah ini biasanya karyawan yang ingin diangkat menjadi pengawai kontrak dan sebagainya.

Samsul Arifin mengatakan, pihaknya sifatnya hanya sebagai mediator dengan mendatangkan karyawan dan pemberi kerja atau perusahaan. “Jika tetap tidak ada kesepakatan dan Disnaker sudah memberikan anjuran dari mediator, maka terserah dari tenaga kerja atau perusahaan. Jika masih tidak sepakat bisa melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya,” jelasnya. (eka/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/