Jumlah KPM PKH di Kabupaten Probolinggo Turun 454 Penerima

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Graduasi terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Tahun ini tercatat sekitar 89.205 KPM yang berhak menerima PKH pada tahap satu. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu.

Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Fathurrozi Amien mengatakan, graduasi telah dilakukan pasca penyaluran PKH tahap keempat. Penurunan terhadap KPM PKH perlu dilakukan agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Tahun ini KPM PKH mengalami penurunan, yakni pada data terakhir saat penyaluran PKH tahap keempat 2019 terdata sekitar 89. 659 KPM. Kemudian digraduasi sebanyak 454 KPM, sehingga data untuk penyaluran PKH tahap satu 2020 menjadi 89.205 KPM,” ujarnya.

Graduasi dilakukan oleh Dinas Sosial untuk lebih menyaring keluarga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Ada dua graduasi yang dilakukan yakni graduasi sistem dan graduasi mandiri.

Graduasi sistem merupakan pelepasan KPM dari daftar penerima bantuan sosial, yang didasarkan pada pengamatan pendamping dianggap sudah mampu dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. “Dari hasil pengamatan dan verifikasi, kesimpulannya sudah masuk kategori mampu. Ini diperkuat dengan adanya surat keterangan mampu dari pihak desa,” jelasnya.

Kemudian, graduasi mandiri yakni proses pelepasan KPM dari daftar penerima bantuan sosial karena pengajuan sendiri. KPM merasa telah mandiri secara ekonomi dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah sebelumnya sudah menikmati bantuan.

“KPM yang sudah mandiri secara ekonomi akibat pemanfaatan bantuan PKH, sehingga mereka merasa sudah tidak perlu menerima bantuan lagi. Bahkan, malu untuk menerima bantuan karena sudah mampu,” pungkasnya.

Tahun ini Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mentargetkan penurunan KPM sebanyak 10 persen. Tahun sebelumnya target penurunan masih 8 persen. Untuk memaksimalkan ini nantinya Dinsos akan menggandeng Pemerintah Desa untuk turut melakukan pengawasan.

“Penyaluran bantuan terus kami upayakan, tidak menutup kemungkinan pada setiap tahap penyaluran akan dilakukan graduasi agar bantuan tersebut bisa lebih dimanfaatkan dan maksimalkan oleh KPM yang benar-benar butuh,” tuturnya. (ar/fun)