alexametrics
25C
Probolinggo
Thursday, 21 January 2021

Besaran Bantuan PKH Berkurang Segini

KANIGARAN, Radar Bromo – Besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama tahun ini ternyata berkurang. Pengurangannya bervariasi dalam setiap komponen. Mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 150 ribu.

Koordinator PKH Kota Probolinggo Rudi Dewang Wahyudi mengatakan, berkurangnya besaran bantuan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial bernomor 03/SK/LJS/09/2019. Surat itu tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 02/SK/LJS/01/2019 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH 2019.

“Untuk besaran bantuan PKH ada perubahan dari Kementerian Sosial. Berkurang jika dibandingkan tahun 2018,” ujarnya. Adanya perubahan ini, terutama untuk bantuan komponen setiap jiwa. Tapi, bantuan tetap setiap keluarga tidak berubah.

Bantuan tetap PKH reguler Rp 550 ribu dan bantuan tetap PKH akses Rp 1 juta. “Bantuan untuk ibu hamil Rp 600 ribu per tahap, anak usia dini Rp 600 ribu per tahap, siswa SD Rp 225 ribu per tahap, siswa SMP Rp 375 ribu per tahap, disabilitas Rp 600 ribu per tahap, lansia Rp 600 ribu per tahap,” jelas Rudi.

Dalam SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, itu juga tercantum komponen bantuan dalam setahun. Seperti bantuan ibu hamil yang sebelumnya Rp 2,4 juta turun menjadi Rp 2,225 juta per tahun. Bantuan anak usia dini sebelumnya Rp 2,4 juta menjadi Rp 2,225 juta per tahun. (selengkapnya lihat grafis). “Batas maksimal bantuan komponen setiap jiwa itu untuk empat orang dalam satu KPM,” ujarnya.

Rudi mencontohkan, jika dalam satu KPM ada seorang ibu hamil, dua balita, satu siswa SMA, dan satu siswa SMP, maka yang siswa SMP tidak mendapat bantuan sosial. Hanya ibu hamil, dua balita, dan seorang siswa SMA. “Yang mendapat bantuan sosial ini yang bantuannya paling besar. Yaitu, ibu hamil, balita, dan siswa SMA,” ujarnya.

Menurutnya, pencairan PKH ini dalam setahun dilakukan empat kali. Masing-masing pada Januari, April, Juli, dan Oktober. “Saat ini untuk Oktober masih belum. Biasanya dari Kemensos mendapat surat perintah pencairan dana (SP2D) jika bantuan sosial PKH sudah turun,” ujarnya. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU