Enam Bulan, Pajak Jual Beli Tanah di Kabupaten Pasuruan Baru Capai Segini

PURWOREJO – Tahun ini Pemkab Pasuruan menarget mendapatkan Rp 98 miliar dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau jual beli tanah. Namun, sampai semester pertama tahun ini, perolehannya baru mencapai Rp 34,9 miliar atau 35,6 persen dari target.

Kabid Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan Mokhammad Syafi’i mengatakan, BPHTB merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki target tinggi. Ini, karena prediksi tahun sebelumnya, kegiatan jual beli atau pemindahan hak milik tanah di Kabupaten Pasuruan cukup tinggi.

“Melihat tahun-tahun sebelumnya transaksi jual beli memang tinggi. Karena itu, tahun ini targetnya juga ditetapkan tinggi mencapai Rp 98 miliar,” jelasnya.

Namun, menurutnya, kegiatan jual beli tanah tidak bisa diprediksi. Ini, tergantung kebutuhan masyarakat atau kegiatan bisnis. Sehingga, pada semester awal ini target perolehan pajak ini belum sampai separo. Sebab, baru mencapai 35,6 persen dari target.

Kendati begitu, Syafi’i mengaku, tetap optimistis di semester kedua kegiatan jual beli tetap tinggi. Ini, karena BKD juga bakerja sama dengan notaris serta PPAT dan diinformasikan masyarakat yang mengurus akta jual beli tanah tetap tinggi. “Namun, di awal tahun masih pemberkasan. Biasanya baru saat transaksi itulah terkena BPHTB dan masuk kas pajak daerah,” ujarnya.

Syafi’i mengatakan, pihaknya juga tetap melihat situasi di masyarakat dengan persentase yang masih minim ini. Pihaknya juga tetap melakukan evaluasi dan jika dimungkinkan target diturunkan pada Perubahan APBD 2018. “Tetap kami melihat situasi dan evaluasi. Jika perlu revisi, ada kemungkinan bisa dikurangi targetnya,” ujarnya. (eka/fun)