alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Pembentukan Pansus Bahas Polemik PT AFU, Belum Pasti

MAYANGAN – Rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) membahas perluasan lahan PT Anak Firdaus Utomo (AFU) masih belum jelas. Pimpinan DPRD Kota Probolinggo menemukan data baru terkait sengketa lahan AFU.

Hal ini diungkapkan Mukhlas Kurniawan, wakil ketua DPRD Kota Probolinggo, Jumat (1/2). “Kami menemukan data baru terkait pelaporan lahan PT AFU. Data ini berupa jawaban dari Pemkot Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat dilaporkan oleh LSM Green dan Pokmaswas Mina Bubu pada 2016,” ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, Muklas belum bisa memastikan pembentukan Pansus akan dilakukan dalam waktu dekat. Pimpinan berencana untuk merapatkan kembali lintas komisi. Yaitu, Komisi I dan Komisi III untuk membahas temuan ini. “Kemungkinan, rapatnya dilakukan setelah Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ujarnya.

Diketahui, Pokmaswas Mina Bubu kembali melaporkan PT AFU ke DPRD karena perluasan pabrik PT AFU dinilai melanggar kawasan lindung. Bahkan, PT AFU bisa memiliki sertifikat hak milik di atas lahan yang seharusnya merupakan tanah negara.

Dalam RDP tersebut, diusulkan agar dibentuk panitia khusus untuk membahas lahan PT AFU. Pembentukan pansus diharapkan dapat lebih memperdalam kajian oleh DPRD terkait sengketa lahan PT AFU. (put/hn)

MAYANGAN – Rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) membahas perluasan lahan PT Anak Firdaus Utomo (AFU) masih belum jelas. Pimpinan DPRD Kota Probolinggo menemukan data baru terkait sengketa lahan AFU.

Hal ini diungkapkan Mukhlas Kurniawan, wakil ketua DPRD Kota Probolinggo, Jumat (1/2). “Kami menemukan data baru terkait pelaporan lahan PT AFU. Data ini berupa jawaban dari Pemkot Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat dilaporkan oleh LSM Green dan Pokmaswas Mina Bubu pada 2016,” ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, Muklas belum bisa memastikan pembentukan Pansus akan dilakukan dalam waktu dekat. Pimpinan berencana untuk merapatkan kembali lintas komisi. Yaitu, Komisi I dan Komisi III untuk membahas temuan ini. “Kemungkinan, rapatnya dilakukan setelah Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ujarnya.

Diketahui, Pokmaswas Mina Bubu kembali melaporkan PT AFU ke DPRD karena perluasan pabrik PT AFU dinilai melanggar kawasan lindung. Bahkan, PT AFU bisa memiliki sertifikat hak milik di atas lahan yang seharusnya merupakan tanah negara.

Dalam RDP tersebut, diusulkan agar dibentuk panitia khusus untuk membahas lahan PT AFU. Pembentukan pansus diharapkan dapat lebih memperdalam kajian oleh DPRD terkait sengketa lahan PT AFU. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/