alexametrics
26.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Lurug Kantor DPRD, Pertanyakan Transparansi Anggaran di Dewan

BANGIL, Radar Bromo – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Fortran) melurug kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/9). Mereka datang untuk meminta legislatif melakukan transparansi anggaran.

Pasalnya, legislatif merupakan lembaga yang minim pengawasan. Sehingga, penggunaan anggaran yang direalisasikan patut dipertanyakan. Terlebih lagi, informasi kepada publik atas penggunaan anggaran tersebut, jarang dilakukan sehingga masyarakat minim mengetahui kinerja wakilnya di dewan.

“Pertanyaannya adalah, siapa yang mengawasi dewan. Adakah yang mengawasi?” kata Maulana, koordinator Fortran.

Untuk pegawai baik negeri ataupun swasta, bisa melakukan finger print untuk absensi dan mengukur kehadiran. Sementara legislatif tidak demikian. Karena tidak ada finger print sehingga kinerjanya pun dipertanyakan.

Padahal, legislatif banyak melakukan kegiatan yang dimungkinkan banyak memakan anggaran seperti kunjungan kerja. Namun sayangnya, hasil dari kunjungan kerja itu tidak disampaikan kepada publik. “Berapa anggarannya, tujuannya kemana dan hasilnya seperti apa, tidak pernah dibeberkan ke publik,” ulasnya.

Sejumlah pertanyaan tersebut sempat memunculkan ketegangan. Itu, setelah Kasiman, anggota Komisi I DPRD menganggap kalau ada rahasia dewan yang tak bisa disampaikan ke publik. Namun, Maulana menegaskan, jika masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui kinerja wakilnya di DPRD.

Wakil Guberbur LIRA Jatim Ayi Suhaya menguraikan, sudah saatnya wakil rakyat buka-bukaan. Supaya masyarakat tahu kinerja wakilnya. “Dari sini kami bisa menilai mana dewan yang karbitan dan yang bukan,” tukasnya.

Ketua LSM Pus@ka Lujeng Sudarto menegaskan, terciptanya good government tak lepas dari peran NGO atau LSM. Sayangnya, selama ini LSM tidak pernah dilibatkan dalam hal pembahasan apapun untuk kepentingan publik, seperti penyusunan perda atau tentang persoalan sampah.

“Selama ini kami hanya diundang ketika paripurna. Sementara saat pembahasan, tidak pernah. Padahal kan kami perlu untuk memberi masukan-masukan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menuturkan, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh legislatif terkait penganggaran yang dimaksud. Ia dan 49 dewan yang lain juga berkomitmen untuk tidak bermain-main dengan anggaran.

“Kasus yang pernah menimpa pegawai di lingkungan sekwan beberapa tahun lalu, menjadi pelajaran. Makanya, kami dan teman-teman komitmen untuk tidak bermain-main anggaran,” jelasnya.

Ia menguraikan, jika meminta realisasi anggaran legislatif, bisa mengajukan surat tertulis. Sehingga, bisa diketahui apa saja data-data yang dibutuhkan. Menurut Dion, jam kerja dewan memang berbeda dengan pegawai. Karena legislatif bisa mengatur sendiri jam kerjanya. “Tentunya, diatur dalam banmus,” ungkap Dion.

Meski begitu, dewan bukanlah lembaga yang tanpa pengawasan. Khususnya untuk penganggaran. Karena pengawasan dan pertanggungjawabannya ada pada BPK. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Fortran) melurug kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/9). Mereka datang untuk meminta legislatif melakukan transparansi anggaran.

Pasalnya, legislatif merupakan lembaga yang minim pengawasan. Sehingga, penggunaan anggaran yang direalisasikan patut dipertanyakan. Terlebih lagi, informasi kepada publik atas penggunaan anggaran tersebut, jarang dilakukan sehingga masyarakat minim mengetahui kinerja wakilnya di dewan.

“Pertanyaannya adalah, siapa yang mengawasi dewan. Adakah yang mengawasi?” kata Maulana, koordinator Fortran.

Untuk pegawai baik negeri ataupun swasta, bisa melakukan finger print untuk absensi dan mengukur kehadiran. Sementara legislatif tidak demikian. Karena tidak ada finger print sehingga kinerjanya pun dipertanyakan.

Padahal, legislatif banyak melakukan kegiatan yang dimungkinkan banyak memakan anggaran seperti kunjungan kerja. Namun sayangnya, hasil dari kunjungan kerja itu tidak disampaikan kepada publik. “Berapa anggarannya, tujuannya kemana dan hasilnya seperti apa, tidak pernah dibeberkan ke publik,” ulasnya.

Sejumlah pertanyaan tersebut sempat memunculkan ketegangan. Itu, setelah Kasiman, anggota Komisi I DPRD menganggap kalau ada rahasia dewan yang tak bisa disampaikan ke publik. Namun, Maulana menegaskan, jika masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui kinerja wakilnya di DPRD.

Wakil Guberbur LIRA Jatim Ayi Suhaya menguraikan, sudah saatnya wakil rakyat buka-bukaan. Supaya masyarakat tahu kinerja wakilnya. “Dari sini kami bisa menilai mana dewan yang karbitan dan yang bukan,” tukasnya.

Ketua LSM Pus@ka Lujeng Sudarto menegaskan, terciptanya good government tak lepas dari peran NGO atau LSM. Sayangnya, selama ini LSM tidak pernah dilibatkan dalam hal pembahasan apapun untuk kepentingan publik, seperti penyusunan perda atau tentang persoalan sampah.

“Selama ini kami hanya diundang ketika paripurna. Sementara saat pembahasan, tidak pernah. Padahal kan kami perlu untuk memberi masukan-masukan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menuturkan, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh legislatif terkait penganggaran yang dimaksud. Ia dan 49 dewan yang lain juga berkomitmen untuk tidak bermain-main dengan anggaran.

“Kasus yang pernah menimpa pegawai di lingkungan sekwan beberapa tahun lalu, menjadi pelajaran. Makanya, kami dan teman-teman komitmen untuk tidak bermain-main anggaran,” jelasnya.

Ia menguraikan, jika meminta realisasi anggaran legislatif, bisa mengajukan surat tertulis. Sehingga, bisa diketahui apa saja data-data yang dibutuhkan. Menurut Dion, jam kerja dewan memang berbeda dengan pegawai. Karena legislatif bisa mengatur sendiri jam kerjanya. “Tentunya, diatur dalam banmus,” ungkap Dion.

Meski begitu, dewan bukanlah lembaga yang tanpa pengawasan. Khususnya untuk penganggaran. Karena pengawasan dan pertanggungjawabannya ada pada BPK. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/