Paripurna Pengesahan KUA PPAS APBD 2020 Kota Probolinggo Diskors

DIWARNAI INTERUPSI: DPRD Kota Probolinggo menggelar Paripurna Pengesahan KUA-PPAS APBD 2020, Selasa (30/7) malam. Rapat ini sempat diskors selama 10 menit. (Ridhowati Saputri/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Rapat Paripurna Pengesahan KUA-PPAS APBD 2020 DPRD Kota Probolinggo, sempat diskors selama 10 menit. Sebab, banyak anggota DPRD yang mengajukan interupsi dalam rapat yang digelar pada Selasa (30/7) malam itu.

Pimpinan DPRD pun memutuskan rapat paripurna dijeda selama 10 menit untuk dilakukan rapat internal antara ketua fraksi dan pimpinan DPRD. Anggota Fraksi PKB-PPP Robit Riyanto mengatakan, dalam rapat pimpinan (rapim) sudah disampaikan, Pandangan Akhir (PA) Fraksi terkait KUA-PPAS hanya disampaikan dan tidak dibacakan.

Senada dengan itu, Fraksi Golkar juga sependapat untuk langsung menyampaikan PA Fraksi kepada pimpinan DPRD. Begitu juga dengan Fraksi Gede. “Berdasarkan hasil rapat pimpinan sudah disepakati bersama jika PA fraksi disampaikan langsung,” ujar anggota Fraksi Gede, Sri Wahyuningsih.

Pandangan berbeda disampaikan Fraksi PDIP. Fraksi PDIP meminta penyampaian PA fraksi disesuaikan hasil keputusan rapat pimpinan DPRD. “Daripada saling berbeda pendapat, mungkin bisa dipastikan saat rapat pimpinan ada notulen. Bisa dicek ke sekwan (sekretaris dewan) bagaimana keputusan terkait penyampaian PA fraksi,” ujar Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PDIP Titin Andriani.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Kota Probolinggo Warsito mengatakan, dalam rapim disebutkan penyampaian PA fraksi yang diserahkan kepada pimpinan adalah PA fraksi dalam Raperda RPJMD dan Raperda SOTK. “Namun, jika masih ada perbedaan, bisa kembali didiskusikan secara internal pimpinan DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Roy Amran mengatakan, pelaksanaan rapat pimpinan terkait tahapan rapat paripurna DPRD dengan agenda saran dan pendapat KUA-PPAS APBD 2020 menjelaskan, PA fraksi yang diserahkan kepada pimpinan terkait PA fraksi tentang Raperda RPJMD dan Raperda SOTK.

Perbedaan pendapat ini membuat rapat paripurna diskors selama 10 menit. Tujuannya, memutuskan PA fraksi diserahkan atau dibacakan. “Setelah diskors 10 menit, akhirnya diputuskan PA fraksi akan dibacakan oleh perwakilan fraksi,” ujar Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghofur. (put/rud)