Lurug DPRD Kab Pasuruan, Ramai-Ramai Tolak RUU HIP

SOROTI RUU HIP: Sejumlah anggota ormas Islam saat melurug kantor DPRD setempat, kemarin. Mereka menyampaikan aspirasi untuk menolak RUU HIP. (Foto: Iwan Andrik/Radar Bromo)

Related Post

BANGIL, Radar Bromo – Puluhan anggota ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), melurug kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, kemarin. Mereka datang untuk menyerukan penolakan atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Mereka juga meminta agar RUU HIP dihentikan pembahasannya. Karena RUU tersebut dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan, ada indikasi komunisme di dalamnya. “Kami tidak berdemo. Kami menyerukan aspirasi,” kata salah satu anggota FUIB saat berada di kantor dewan, kemarin (29/6).

Massa berdatangan ke kantor dewan sekitar pukul 09.00. Mereka tergabung dalam berbagai ormas. Mulai Muhammadiyah, Persis, Aswaja, FPI, Ar-Riyad, dan sejumlah ormas dan aktivis Islam lainnya.

Ketua Umum FUIB Habib M. Nizar mengungkapkan, kedatangannya ke kantor dewan untuk menyampaikan maklumat atas penolakan RUU HIP. Penolakan itu dilandasi berbagai pertimbangan yang ingin disampaikan ke anggota dewan.

Mereka menganggap, RUU HIP rentan akan disusupi ajaran maupun pemahaman komunis. Karena seperti yang diketahui, Indonesia memiliki sejarah kelam dengan adanya Partai Komunis Indonesia (PKI). Pihaknya tak menginginkan kebiadaban sejarah semasa PKI berlangsung, kembali terulang.

“RUU HIP ini juga mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila. Memeras Pancasila menjadi Trisila ataupun Ekasila yakni gotong-royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila. Apalagi dengan upaya menghilangkan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti menyingkirkan peran agama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa,” imbuh dia.

Dasar itulah yang membuatnya menolak keras dan tegas adanya RUU HIP. Ia mendesak agar anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan maklumat tersebut ke DPR RI. Supaya, pembahasan RUU HIP itu tidak lagi dilanjutkan.

“Bila maklumat ini diabaikan, kami minta umat Islam di Indonesia bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak ini semua,” bebernya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan M. Zaini mendukung penuh langkah penolakan tersebut. Ia berpendapat sama dengan FUIB. “Kami mendukung atas penolakan itu,” ulas politisi PKS ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo menguraikan, bakal menindaklanjuti maklumat tersebut. Mengingat, RUU HIP dibahas oleh DPR RI. “Kami akan sampaikan ke tingkat provinsi, bahkan sampai ke DPR RI untuk menyerukan maklumat FUIB,” akunya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menegaskan, tindak lanjut yang akan dilakukan dengan mengirimkan salinan maklumat itu ke DPR RI. Bahkan, kemarin (29/6) salinan maklumat itu akan dikirim ke DPR pusat. Supaya, tuntutan FUIB bisa dipenuhi oleh dewan pusat.

“Kami akan kirimkan melalui fax ke DPR RI. Semakin banyak yang menolak dari daerah, tentunya akan menjadi pertimbangan DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP itu,” tandasnya. (one/mie)