alexametrics
28.1 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Butuh Rp 9,3 M untuk BPJS Kesehatan Aparatur Desa di Kab Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Dana untuk membiayai iuran atau premi BPJS Kesehatan aparatur desa ternyata tidak murah. Pemkab Pasuruan setidaknya harus menyiapkan anggaran hingga Rp 573 juta per bulannya.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan DPMD Kabupaten Pasuruan Isminasih menjelaskan, iuran BPJS Kesehatan bagi aparatur desa di Kabupaten Pasuruan, ditanggung oleh dua pihak. Yaitu oleh aparatur desa melalui penghasilan tetap (siltap). Dan sebagian iurannya ditanggung pemerintah daerah.

Untuk aparatur desa, setiap bulannya mereka harus membayar iuran Rp 42 ribu. Sementara, pemerintah daerah menanggung sekitar Rp 118 ribu per bulan untuk setiap aparatur desa.

Iuran BPJS itu untuk meng-cover istri atau suami serta dua anaknya. Isminasih menguraikan, di Kabupaten Pasuruan setidaknya ada 4.841 aparatur desa.

Ribuan Perangkat Desa di Kab Pasuruan Belum Bisa Manfaatkan BPJS

Bukan hanya perangkat atau kepala dusun, tetapi juga kepala desa. Dengan jumlah tersebut, Pemkab menggelontorkan dana Rp 573 juta per bulan. Bila dihitung selama setahun, anggarannya mencapai Rp 6,8 miliar.

“Dana tersebut hanya untuk yang dibayarkan Pemkab kepada BPJS Kesehatan. Belum termasuk iuran yang dibayarkan aparatur desa melalui potongan Siltap,” ujarnya.

Isminasih menambahkan, iuran dari Siltap untuk BPJS Kesehatan mencapai kurang lebih Rp 2,4 miliar. Dengan jumlah itu, iuran untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi aparatur desa menyedot hingga Rp 9,3 miliar setahunnya.

“Memang baru tahun ini digulirkan. Karena sebelumnya, aparatur desa membayar iurannya secara mandiri,” timpalnya. (one/hn)

BANGIL, Radar Bromo – Dana untuk membiayai iuran atau premi BPJS Kesehatan aparatur desa ternyata tidak murah. Pemkab Pasuruan setidaknya harus menyiapkan anggaran hingga Rp 573 juta per bulannya.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan DPMD Kabupaten Pasuruan Isminasih menjelaskan, iuran BPJS Kesehatan bagi aparatur desa di Kabupaten Pasuruan, ditanggung oleh dua pihak. Yaitu oleh aparatur desa melalui penghasilan tetap (siltap). Dan sebagian iurannya ditanggung pemerintah daerah.

Untuk aparatur desa, setiap bulannya mereka harus membayar iuran Rp 42 ribu. Sementara, pemerintah daerah menanggung sekitar Rp 118 ribu per bulan untuk setiap aparatur desa.

Iuran BPJS itu untuk meng-cover istri atau suami serta dua anaknya. Isminasih menguraikan, di Kabupaten Pasuruan setidaknya ada 4.841 aparatur desa.

Ribuan Perangkat Desa di Kab Pasuruan Belum Bisa Manfaatkan BPJS

Bukan hanya perangkat atau kepala dusun, tetapi juga kepala desa. Dengan jumlah tersebut, Pemkab menggelontorkan dana Rp 573 juta per bulan. Bila dihitung selama setahun, anggarannya mencapai Rp 6,8 miliar.

“Dana tersebut hanya untuk yang dibayarkan Pemkab kepada BPJS Kesehatan. Belum termasuk iuran yang dibayarkan aparatur desa melalui potongan Siltap,” ujarnya.

Isminasih menambahkan, iuran dari Siltap untuk BPJS Kesehatan mencapai kurang lebih Rp 2,4 miliar. Dengan jumlah itu, iuran untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi aparatur desa menyedot hingga Rp 9,3 miliar setahunnya.

“Memang baru tahun ini digulirkan. Karena sebelumnya, aparatur desa membayar iurannya secara mandiri,” timpalnya. (one/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/