alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Belum Bahas Lelang Jabatan 3 Staf Ahli-Sekwan Kab Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Sejumlah kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Pasuruan sejauh ini belum diisi pejabat definitif. Pemkab setempat pun belum melakukan pembahasan mengenai asesmen untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Jataban yang kosong yaitu kursi staf ahli. Dari tiga kursi yang ada, semuanya kosong. Serta kursi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD. Itu, karena pejabat sebelumnya Abdul Munif meninggal dunia, beberapa waktu lalu.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan Bambang Adi membenarkan hal itu. “Ya benar. Memang kosong,” katanya.

Menurutnya, pihaknya sejauh ini pelum melakukan pembahasan mengenai asesmen untuk empat kursi kosong itu. Karena itu, belum ada rencana untuk melakukan lelang jabatan. “Sampai saat ini belum ada rencana untuk hal tersebut (lelang jabatan),” katanya.

Menurutnya, untuk jabatan staf ahli yang kosong memang penempatannya seperti jabatan eselon II lainnya. Yaitu, melalui proses lelang. Itu, karena jabatan tersebut merupakan jabatan pratama tinggi (JPT). “Yang pasti staf ahli juga termasuk JPT,” tuturnya.

Sebelumnya, akhir tahun lalu, pemkab menggelar lelang jabatan untuk sepuluh jabatan sekaligus. Tiga kursi staf ahli tak termasuk di dalamnya. (sid/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Sejumlah kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Pasuruan sejauh ini belum diisi pejabat definitif. Pemkab setempat pun belum melakukan pembahasan mengenai asesmen untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Jataban yang kosong yaitu kursi staf ahli. Dari tiga kursi yang ada, semuanya kosong. Serta kursi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD. Itu, karena pejabat sebelumnya Abdul Munif meninggal dunia, beberapa waktu lalu.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan Bambang Adi membenarkan hal itu. “Ya benar. Memang kosong,” katanya.

Menurutnya, pihaknya sejauh ini pelum melakukan pembahasan mengenai asesmen untuk empat kursi kosong itu. Karena itu, belum ada rencana untuk melakukan lelang jabatan. “Sampai saat ini belum ada rencana untuk hal tersebut (lelang jabatan),” katanya.

Menurutnya, untuk jabatan staf ahli yang kosong memang penempatannya seperti jabatan eselon II lainnya. Yaitu, melalui proses lelang. Itu, karena jabatan tersebut merupakan jabatan pratama tinggi (JPT). “Yang pasti staf ahli juga termasuk JPT,” tuturnya.

Sebelumnya, akhir tahun lalu, pemkab menggelar lelang jabatan untuk sepuluh jabatan sekaligus. Tiga kursi staf ahli tak termasuk di dalamnya. (sid/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/