Tegang, Demo soal Pengadaan Masker di Kantor DPRD Kab Pasuruan

MEMANAS: Para pendemo sempat bersitegang dengan petugas keamanan saat hendak memblokade jalur Pasuruan-Surabaya di depan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di Raci, Bangil, (27/7). (Mokhamad Zubaidillah/Radar Bromo)

Related Post

BANGIL, Radar Bromo – Ketegangan mewarnai aksi demonstrasi yang digelar puluhan aktivis di depan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7). Mereka yang tidak bisa bertemu dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat, memilih untuk memblokade jalan pantura, Pasuruan-Surabaya.

Tidak hanya bersitegang dengan pihak kepolisian yang bertugas melakukan penjagaan. Para demonstran yang terpecah dua kubu itu, juga saling cekcok.

Satu kubu memilih bertahan di depan pintu masuk kantor dewan. Sementara kubu lainnya, memilih untuk masuk dan melakukan mediasi dengan pimpinan dewan.

Aksi demonstrasi itu berlangsung sekitar pukul 10.00. Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Transparansi Covid-19 (Antrak) dan kalangan mahasiswa mendatangi kantor dewan dengan kendaraan roda dua dan mobil.

Namun, saat sampai di pintu masuk, mereka memilih untuk berorasi di luar kantor wakil rakyat. Sambil membawa keranda mayat, mereka mendesak anggota BK untuk hadir menemui mereka.

“Kami minta BK hadir, menemui kami. Apa salahnya memberi penjelasan kepada kami, rakyat,” ungkap Lukman Hakim, ketua LSM Garda Pantura Pasuruan dalam orasinya.

Mereka menuntut BK memberikan penjelasan atas putusan yang diberikan terkait kasus dugaan pengadaan masker yang melibatkan anggota dewan. Pasalnya, mereka menduga kalau keputusan yang diambil BK itu ada intervensi dari pimpinan.

Sehingga, putusan atas dugaan keterlibatan anggota dewan terkait pengadaan masker itu, tidak independen. Massa yang kepanasan, benar-benar membuat emosi mereka terbakar. Mereka bahkan memilih membakar ban bekas, sebagai luapan emosi. Pasalnya, hingga lama berorasi, mereka tak kunjung ditemui oleh anggota BK.

Ketegangan pun akhirnya memuncak, ketika sebagian dari mereka, memilih untuk memblokade jalan. Cekcok dengan pihak kepolisian pun tak bisa dihindarkan. Meski akhirnya, blokade jalan itu dilakukan, tapi dengan penutupan satu jalur dari Pasuruan-Surabaya.

Cekcok itu bukan hanya terjadi dengan pihak kepolisian. Kubu lain, yang merasa aksi demonstrasi itu semakin tak terkendali, memilih untuk membubarkan aksi.

Namun, sebagian dari mereka, memilih bertahan. “Kalau kondisi seperti ini, kita bubarkan saja (demo ini, Red),” ungkap Ismail Maki, salah satu aktivis yang ikut berdemonstrasi.

Demo yang terpecah dua kubu itu pun berujung ejekan, ketika sebagain besar anggota Antrak memilih untuk bertemu dengan pimpinan dewan. Mereka menuding kalau pendemo yang masuk ke kantor dewan merupakan orang-orang pengamen. “Pengamen..pengamen….,” seru mereka dengan yel-yel mengolok-olok.

 

Ketua Dewan Pastikan Tak Ada Intervensi

Dalam aksi itu, sebetulnya pimpinan legislatif yakni Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo berinisiatif menemui massa di luar kantor. Bahkan, keduanya rela panas-panasan untuk menemui puluhan massa.

Namun, sebagian massa menolak untuk bermediasi dengan dua pimpinan dewan itu. Mereka hanya menginginkan agar BK dihadirkan.

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pasuruan Zulkarnaen menegaskan, aksi tersebut merupakan tindaklanjut dari sebelumnya. Yakni, mereka ingin bertemu dengan jajaran BK terkait putusan investigasi pengadaan masker yang mencatut anggota dewan.

“Kami merasa putusan tersebut ada yang tidak beres. Makanya, kami ingin bertemu BK,” ungkapnya.

Ketua BK DPRD Kabupaten Pasuruan M. Sholeh belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Saat dihubungi melalui sambungan seluler, tak ada jawaban.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan memastikan kalau BK sudah bekerja sesuai ketentuan.

Tidak ada intervensi dari pimpinan terhadap kinerja BK. Bahkan, ia menegaskan kalau tidak pernah ikut dalam kegiatan rapat yang digelar BK. “Kami menjaga independensi BK. Jangankan intervensi, ikut rapat BK saja kami tidak pernah,” beber Dion –sapaan akrab Sudiono Fauzan-.

Ia menambahkan, BK memang bertugas untuk menegakkan kode etik dan tata tertib (tatib) dewan. Namun, untuk masalah hukum merupakan ranah aparat penegak hukum. (one/mie)