Desak Perkuat Fungsi Kontrol dalam Penanganan Covid-19

BANGIL, Radar Bromo – Senin (27/7) sejumlah mahasiswi yang tergabung dalam Korp PMII Putri Pasuruan juga mendatangi DPRD Kabupaten Pasuruan. Kedatangan mereka untuk memberikan “vitamin” berupa desakan agar legislatif memperkuat fungsi kontrolnya dalam penanganan Covid-19.

Bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan. “Kami mendorong agar legislatif bisa menguatkan fungsi kontrolnya dalam penanganan korona oleh Pemkab,” jelas Zamrotun Nafisah, ketua Korp PMII Putri Pasuruan.

Menurut Ica –sapaan Zamrotun Nafisah-, anggaran yang digelontorkan Pemkab dalam penanganan korona tidaklah sedikit. Mencapai ratusan miliar. Namun, dampaknya kepada masyarakat nyaris tidak dapat dirasakan banyak kalangan.

Seperti halnya jaring pengaman sosial. Sejauh ini banyak masyarakat yang terdampak belum bisa merasakannya. “Banyak kinerja dari Gugus Tugas yang perlu diawasi. Kalau bukan kepada legislatif kami mengadu, lalu kemana lagi?” bebernya.

Ia menambahkan, penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan kerap membuat masyarakat menjadi panik. Seperti halnya kasus pemulasaraan warga Beji yang meninggal dunia. Padahal, pasien tersebut belum dinyatakan korona.

Tapi, ketika meninggal malah dipeti mati dan dikuburkan dengan petugas berpakaian APD. “Hal ini membuat masyarakat panik. Padahal, belum tentu korona, tapi penguburannya dilakukan layaknya pasien korona,” sambungnya.

Ia juga mendorong agar legislatif bisa mendesak Pemkab untuk membuat situs web khusus dalam kasus-kasus Covid-19. Karena selama ini web khusus masalah korona, dompleng ke media Pemkab.

“Tentunya, bukan hanya kasus-kasusnya yang ditonjolkan. Tetapi, penanganan-penanganan korona dan hal lain yang membuat masyarakat tidak panik,” tambahnya.

Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan M. Zaini mengapresiasi langkah para mahasiswa yang mendorong dan mendukung kinerja legislatif.

Ia mengakui, untuk masalah anggaran Covid-19 memang berbeda karena tidak perlu melalui persetujuan legislatif, seperti penganggaran pada umumnya. “Namun tetap, kami senantiasa meminta penjelasan dari tim gugus tugas terkait hasil kerjanya,” sambung dia.

Ia menambahkan, kalau penanganan jenazah yang diindikasikan Covid-19 memang harus menggunakan pemulasaraan protokoler kesehatan. Selain dipetimatikan juga petugas yang memakamkan menggunakan APD.

Ini untuk menghindari seandainya hasil swab-nya turun dan ternyata positif. “Ini sebagai antisipasi. Karena kan petugas juga tidak mau kalau sampai terpapar korona,” akunya.

Terkait usulan web khusus korona itu, ia akan mengusulkan ke tim gugus tugas. Supaya, hal itu bisa direalisasikan. (one/mie)