alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Tidak Ada Pengajuan Desa, Program Sertifikasi Tanah Nelayan Nihil

BANGIL, Radar Bromo – Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (Sehat) Nelayan di Kabupaten Pasuruan sudah rutin dilakukan sejak 2008. Namun, tahun ini Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan tidak melaksanakannya. Alasannya, tidak ada usulan dari pemerintah desa.

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Alamsyah Supriadi mengatakan, tahun ini program Sehat tidak dilakukan. Sebab, tahun kemarin tidak ada pemerintah desa yang mengusulkannya. “Program Sehat ini dilaksanakan fokus di satu desa. Karena tahun lalu tidak ada desa yang mengusulkan, sehingga tahun ini masih vakum,” terangnya.

Namun, tahun depan akan diupayakan ada lagi. Ini, lantaran sudah ada desa yang mau melaksanakan Program Sehat nelayan tahun depan.

Dari data Dinas Perikanan, jumlah tanah nelayan yang sudah tersertifikasi sejak 2008 cukup banyak. Pada 2008-2009, ada 98 bidang tanah di Kecamatan Nguling dan Lekok. Pada 2010- 2011, ada 111 tanah di Kecamatan Lekok, Nguling, dan Kraton.

Kemudian, pada 2011-2012, ada 132 di Kecamatan Nguling; pada 2014, ada 100 di Kecamatan Kraton; dan pada 2015 ada 200 di Kecamatan Nguling. Pada 2016, diberikan 200 sertifikat tanah kepada nelayan di Kecamatan Lekok.

Pada 2017, sebanyak 100 kuota di Kecamatan Kraton dan pada 2018, ada 163 bidang di Kecamatan Kraton. Tahun kemarin, ada 100 lahan di Kecamatan Kraton.

Alamsyah mengatakan, tanah yang sudah tersertifikasi, diharapkan menjadi jaminan bagi nelayan yang tinggal di pesisir karena memang banyak yang tidak memiliki bukti kepemilikan. “Kepemilikan tanah dan rumah biasanya turun-temurun. Sehingga, mereka tidak memiliki bukti kepemilikan. Program Sehat ini juga agar sertifikat tanah bisa dijadikan jaminan permodalan,” ujarnya. (eka/rud)

BANGIL, Radar Bromo – Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (Sehat) Nelayan di Kabupaten Pasuruan sudah rutin dilakukan sejak 2008. Namun, tahun ini Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan tidak melaksanakannya. Alasannya, tidak ada usulan dari pemerintah desa.

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Alamsyah Supriadi mengatakan, tahun ini program Sehat tidak dilakukan. Sebab, tahun kemarin tidak ada pemerintah desa yang mengusulkannya. “Program Sehat ini dilaksanakan fokus di satu desa. Karena tahun lalu tidak ada desa yang mengusulkan, sehingga tahun ini masih vakum,” terangnya.

Namun, tahun depan akan diupayakan ada lagi. Ini, lantaran sudah ada desa yang mau melaksanakan Program Sehat nelayan tahun depan.

Dari data Dinas Perikanan, jumlah tanah nelayan yang sudah tersertifikasi sejak 2008 cukup banyak. Pada 2008-2009, ada 98 bidang tanah di Kecamatan Nguling dan Lekok. Pada 2010- 2011, ada 111 tanah di Kecamatan Lekok, Nguling, dan Kraton.

Kemudian, pada 2011-2012, ada 132 di Kecamatan Nguling; pada 2014, ada 100 di Kecamatan Kraton; dan pada 2015 ada 200 di Kecamatan Nguling. Pada 2016, diberikan 200 sertifikat tanah kepada nelayan di Kecamatan Lekok.

Pada 2017, sebanyak 100 kuota di Kecamatan Kraton dan pada 2018, ada 163 bidang di Kecamatan Kraton. Tahun kemarin, ada 100 lahan di Kecamatan Kraton.

Alamsyah mengatakan, tanah yang sudah tersertifikasi, diharapkan menjadi jaminan bagi nelayan yang tinggal di pesisir karena memang banyak yang tidak memiliki bukti kepemilikan. “Kepemilikan tanah dan rumah biasanya turun-temurun. Sehingga, mereka tidak memiliki bukti kepemilikan. Program Sehat ini juga agar sertifikat tanah bisa dijadikan jaminan permodalan,” ujarnya. (eka/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/