alexametrics
30.7 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Anggaran 55 Pilkades di Kab Pasuruan Membengkak, Butuh Rp 9 M

BANGIL, Radar Bromo – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan tahun ini menyedot anggaran yang tak sedikit. Pemkab setidaknya membutuhkan dana hingga Rp 9 miliar agar pelaksanaan pilkades di 55 desa, terlaksana.

Dana tersebut diperlukan untuk berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan pilkades. Mulai pembuatan undangan, sarana dan prasarana di tempat pemungutan suara (TPS) dan berbagai kebutuhan lainnya. Besarnya kebutuhan anggaran itu, membuat Pemkab Pasuruan kelimpungan.

Sebab, anggaran yang disediakan tahun ini hanya Rp 5 miliar. Sehingga, masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk pelaksanaannya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman menjelaskan, kebutuhan anggaran pilkades serentak tahun ini relatif besar. Hal ini seiring dengan munculnya kebijakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Dalam permendagri tersebut, diatur beberapa ketentuan. Salah satunya, berkaitan dengan pembatasan pemilih pada setiap TPS. Karena setiap TPS yang ada, hanya menampung maksimal 500 orang. “Berbeda dengan pelaksanaan pilkades sebelumnya, yang tidak dibatasi,” beber Kasiman.

Hal ini, yang membuat kebutuhan anggaran pilkades membengkak. Dana Rp 5 miliar yang semula dianggarkan pemkab, dinilai kurang. Sebab, satu desa diprediksi memiliki lebih dari satu TPS.

Meski tidak diketahui rincian jumlah TPS yang ada, namun diproyeksikan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 9 miliar. Dengan begitu, ada kekurangan anggaran hingga Rp 4 miliar. “Jumlah tersebut, belum termasuk dana cadangan, sebesar 2,5 persen,” imbuhnya.

Kondisi ini juga tengah dipikirkan dan tengah dicarikan solusinya. Termasuk kemungkinan, tambahan anggaran itu bakal dialokasikan di Perubahan APBD (P-APBD) 2021. “Kemungkinan bisa dialokasikan di APBD Perubahan 2021. Karena pelaksanaan pilkades serentak itu masih sekitar November 2021,” sambung dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda mengakui, adanya kekurangan anggaran untuk pilkades. Hal ini seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yang ditentukan soal pembatasan pemilih pada setiap TPS.

Hanya saja, pihaknya masih belum mau membeberkan lebih jauh. “Masih belum final rapatnya. Perlu pembahasan lanjutan,” tandasnya. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan tahun ini menyedot anggaran yang tak sedikit. Pemkab setidaknya membutuhkan dana hingga Rp 9 miliar agar pelaksanaan pilkades di 55 desa, terlaksana.

Dana tersebut diperlukan untuk berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan pilkades. Mulai pembuatan undangan, sarana dan prasarana di tempat pemungutan suara (TPS) dan berbagai kebutuhan lainnya. Besarnya kebutuhan anggaran itu, membuat Pemkab Pasuruan kelimpungan.

Sebab, anggaran yang disediakan tahun ini hanya Rp 5 miliar. Sehingga, masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk pelaksanaannya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman menjelaskan, kebutuhan anggaran pilkades serentak tahun ini relatif besar. Hal ini seiring dengan munculnya kebijakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Dalam permendagri tersebut, diatur beberapa ketentuan. Salah satunya, berkaitan dengan pembatasan pemilih pada setiap TPS. Karena setiap TPS yang ada, hanya menampung maksimal 500 orang. “Berbeda dengan pelaksanaan pilkades sebelumnya, yang tidak dibatasi,” beber Kasiman.

Hal ini, yang membuat kebutuhan anggaran pilkades membengkak. Dana Rp 5 miliar yang semula dianggarkan pemkab, dinilai kurang. Sebab, satu desa diprediksi memiliki lebih dari satu TPS.

Meski tidak diketahui rincian jumlah TPS yang ada, namun diproyeksikan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 9 miliar. Dengan begitu, ada kekurangan anggaran hingga Rp 4 miliar. “Jumlah tersebut, belum termasuk dana cadangan, sebesar 2,5 persen,” imbuhnya.

Kondisi ini juga tengah dipikirkan dan tengah dicarikan solusinya. Termasuk kemungkinan, tambahan anggaran itu bakal dialokasikan di Perubahan APBD (P-APBD) 2021. “Kemungkinan bisa dialokasikan di APBD Perubahan 2021. Karena pelaksanaan pilkades serentak itu masih sekitar November 2021,” sambung dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda mengakui, adanya kekurangan anggaran untuk pilkades. Hal ini seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yang ditentukan soal pembatasan pemilih pada setiap TPS.

Hanya saja, pihaknya masih belum mau membeberkan lebih jauh. “Masih belum final rapatnya. Perlu pembahasan lanjutan,” tandasnya. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/