DPRD Kab Pasuruan Dorong DD untuk Tangani Korona

BANGIL, Radar Bromo – Dana Desa (DD) ternyata bisa digunakan untuk penanganan wabah virus korona atau Covid-19. Karena itu, DPRD Kabupaten Pasuruan mendesak pemerintah desa mengalokasikan penanganan Covid-19 pada anggaran DD yang didapatkan.

Seperti yang diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono. Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus untuk penanganan Covid-19. Salah satunya, anggaran DD bisa dimanfaatkan untuk penanganan wabah virus korona.

Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Disebukatn di surat edaran itu, penggunaan DD bisa dilakukan untuk dua hal. Selain untuk padat karya tunai, juga bisa digunakan untuk penanganan virus korona.

“Jadi, anggaran DD tidak lagi hanya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun posyandu atau kegiatan lainnya. Tetapi, sesuai dengan regulasi yang ada, bisa untuk penanganan virus korona,” tandasnya.

Untuk itulah, ia meminta pemerintah desa mengubah APBDes yang merujuk pada Permendes Nomor 11/ 2019. Tidak lagi fokus pada banyak program, namun hanya terfokus pada dua program. Yakni, padat karya tunai dan penanganan virus korona.

“Ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Karena itu, desa yang sudah membuat APBDes sesuai dengan petunjuk Permendes Nomor 11 Tahun 2019 harus diubah hanya untuk dua fokus. Yakni, padat karya tunai dan penanganan Covid-19,” bebernya.

Besaran persentase untuk dua fokus itu, kata Rudi, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Baik untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 ataupun untuk padat karya tunai. Karena keduanya sama-sama penting. Untuk padat karya tunai, dinilainya juga perlu, dengan kondisi ekonomi sekarang ini.

“Dampak korona, jelas akan mengganggu ekonomi masyarakat. Karena itu, keberadaan padat karya tunai diharapkan bisa berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga daya tahan ekonomi di desa,” tandasnya.

Untuk itu, politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu mendesak agar seluruh kepala desa segera menyelesaikan persyaratan pencairan ADD ataupun DD. Sehingga, program yang direncanakan dan peran pemerintah desa dalam penanganan Covid-19 bisa segera dijalankan.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Isminasih menyampaikan, penggunaan DD untuk penanganan Covid-19 memang bisa dilakukan. Hal ini merujuk pada SE Kemendes yang terbaru.

“Dan kami juga sedang menindaklanjuti SE Kemendes tersebut dengan SE Sekda. Dalam waktu dekat ini, kami delegasikan,” bebernya. (one/hn/mie)