BANGIL, Radar Bromo - Kebijakan pajak terhadap pembalut perempuan, kembali memantik perdebatan.
Produk menstruasi yang menjadi kebutuhan rutin perempuan itu, dinilai perlu mendapat perhatian khusus.
Terutama ketika kebijakan perpajakan berpotensi menambah pengeluaran rumah tangga.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan Yusuf Daniyal meminta pemerintah mengkaji ulang regulasi perpajakan, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dia mengingatkan, agar kebijakan fiskal tidak justru memperberat beban rakyat.
"Sudah sepatutnya pemerintah harus bijak dan melakukan kaji ulang terhadap regulasi yang telah dikeluarkan. Apalagi, ini menyangkut beban pajak kepada rakyat," katanya.
Menurut Danil, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan mendengar keberatan masyarakat.
Perempuan, sebagai kelompok yang paling membutuhkan produk menstruasi, juga harus mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi.
"Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru mengabaikan realitas kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mendengar keluhan dan aspirasi rakyat, khususnya suara perempuan," tegasnya.
Polemik ini tidak semata berkutat pada besaran pajak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah, mempertimbangkan karakter suatu barang sebelum menetapkan kebijakan fiskal.
Pembalut bukan produk yang penggunaannya dapat dihindari oleh perempuan yang mengalami menstruasi.
